Terjepit! 330 Pelaku Penyelewengan Subsidi Pertamina Dibongkar, Pemerintah Gandakan Pengawasan
·
Berita Pilihan 23 April 2026 – Polri melalui Bareskrim bersama PT Pertamina Patra Niaga berhasil menangkap 330 tersangka yang diduga menyalahgunakan subsidi BBM‑LPG dalam operasi yang berlangsung selama 13 hari. Penangkapan ini menandai langkah tegas pemerintah dalam melindungi dana subsidi negara serta memastikan bahan bakar tetap sampai pada masyarakat berhak.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menegaskan komitmen perusahaan untuk mengawasi penyaluran bahan bakar secara wajar dan tepat sasaran. Ia melaporkan bahwa pada kuartal pertama 2026, perusahaan telah melakukan 136 kali pembinaan terhadap lembaga penyalur BBM dan 237 kali pembinaan terhadap agen LPG, baik SPBU maupun agen non‑subsidi. Jika terbukti melanggar, Pertamina Patra Niaga tidak ragu melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) dengan pihak yang bersalah.
Bareskrim Polri yang dipimpin Direktur Tipidter Moh. Irhamni menguraikan modus operandi utama yang ditemukan:
- Pembelian BBM subsidi secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali dengan harga pasar.
- Penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi yang dapat menampung lebih banyak bahan bakar daripada kapasitas standar.
- Penggunaan pelat nomor palsu untuk menghindari pengawasan.
- Pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non‑subsidi dan dijual kembali dengan markup tinggi.
Irhamni menegaskan bahwa kolaborasi antara aparat, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus ini.
Sementara itu, Komisaris PT Pertamina (Persero) Nanik S. Deyang bersama rekan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya pada 21 April 2026. Mereka memeriksa SPBU COCO 8198401 dan agen LPG non‑subsidi PT Wilis Trijaya Mandiri. Hasil inspeksi menunjukkan tidak ada antrean panjang, penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, serta pasokan LPG yang stabil tanpa tanda‑tanda kelangkaan. Namun, Deyang mencatat beberapa catatan perbaikan, seperti perbaikan tangki pendam dan penyesuaian SOP operasional.
Di tengah upaya penegakan hukum, dinamika harga BBM nonsubsidi menjadi sorotan ekonomi. Pemerintah menahan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green sementara jenis BBM lain seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan signifikan. Analis INDEF mengingatkan bahwa selisih harga yang melebar dapat mendorong konsumen beralih ke BBM subsidi, berpotensi meningkatkan beban APBN. Mereka merekomendasikan percepatan transformasi subsidi, digitalisasi pembelian, serta penetapan kuota harian 50 liter bagi kendaraan pribadi untuk menekan penyalahgunaan.
Langkah-langkah tersebut selaras dengan upaya Pertamina Patra Niaga yang mengimbau masyarakat membeli BBM di SPBU resmi serta melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui Contact Center 135. Bareskrim juga menegaskan tidak ada toleransi bagi aparat atau pelaku usaha yang terlibat dalam jaringan penyelundupan bahan bakar.
Keseluruhan, penangkapan 330 pelaku, penguatan pengawasan internal Pertamina, serta inspeksi lapangan di wilayah terpencil menunjukkan sinergi antar lembaga untuk menegakkan hukum dan melindungi subsidi negara. Jika kebijakan harga dan kuota tetap dioptimalkan, diharapkan konsumen akan tetap beralih ke BBM yang lebih efisien tanpa mengorbankan keberlanjutan subsidi bagi kelompok miskin.