Wajib Belajar Bahasa Prancis di Sekolah: Pro dan Kontra Kebijakan Presiden Prabowo
·
Berita Pilihan 01 Juni 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di semua jenjang sekolah setelah kunjungan kenegaraan ke Paris pada 28 Mei 2026. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan legislatif, kementerian, serta asosiasi pendidik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dan ekonomi global, sementara yang lain memperingatkan beban tambahan pada sistem pendidikan yang masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar.
Dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan pentingnya menguasai bahasa internasional untuk meningkatkan daya saing generasi muda. Ia menambahkan, “Semua tingkatan sekolah‑sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan.” Presiden juga menyoroti kemampuan pribadinya dalam menguasai enam hingga tujuh bahasa, termasuk bahasa Prancis, sebagai contoh motivasi nasional.
Menanggapi instruksi tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan perlunya perencanaan matang. Lalu menyatakan bahwa DPR akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja mendatang. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pernah muncul wacana serupa tentang bahasa Portugis, namun belum ada roadmap yang jelas. “Jika kesiapan belum menyeluruh, penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” ujarnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, juga memberikan komentar. Qodari menilai bahwa kemampuan berbahasa asing memang penting di era globalisasi, namun penetapan kurikulum merupakan wewenang Kemendikdasmen. Ia menekankan bahwa beberapa sekolah sudah memiliki program bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin, sehingga penambahan bahasa Prancis harus disesuaikan dengan kapasitas masing‑masing sekolah.
Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melalui koordinator nasional Satriwan Salim menolak keras usulan menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib. P2G mengemukakan sembilan alasan, antara lain kurangnya guru terlatih, beban kurikulum yang sudah padat, serta tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025‑2029. Satriwan mencatat bahwa Indonesia saat ini mengalami kekurangan lebih dari 374.000 guru ASN di sekolah negeri, dan menambahkan bahwa penambahan dua bahasa asing sekaligus akan menambah kebutuhan hingga 480.000 guru baru.
Berikut rangkuman poin utama yang muncul dari berbagai pihak:
- Pro: Memperkuat diplomasi dengan Prancis, membuka peluang investasi, dan menyiapkan generasi yang kompetitif di bidang sains, teknologi, dan budaya internasional.
- Kontra: Keterbatasan guru bahasa Prancis, beban tambahan pada kurikulum, serta potensi ketidaksesuaian dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.
- Alternatif: Implementasi bertahap sebagai mata pelajaran pilihan, pilot project di sekolah unggulan, atau integrasi dalam program pertukaran pelajar.
Para ahli pendidikan menyarankan agar pemerintah melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk survei kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan alokasi anggaran. Mereka juga menekankan pentingnya melibatkan stakeholder lokal, terutama di daerah 3T, agar kebijakan tidak menambah disparitas pendidikan.
Dalam konteks kebijakan bahasa asing secara umum, Indonesia telah mengadopsi kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menambahkan mata pelajaran pilihan. Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Rusia sudah tersedia sebagai opsi. Penambahan bahasa Prancis dapat dimasukkan dalam kerangka ini, asalkan ada dukungan sumber daya yang memadai.
Keputusan akhir masih menunggu pembahasan intensif di Rapat Kerja (Raker) Kemendikdasmen bersama DPR dan kementerian terkait. Sementara itu, masyarakat dan dunia pendidikan terus memantau perkembangan, berharap kebijakan yang diambil dapat menyeimbangkan aspirasi nasional dengan realitas lapangan.
Dengan mempertimbangkan semua sudut pandang, kebijakan bahasa Prancis di sekolah Indonesia berada pada persimpangan antara ambisi internasional dan tantangan domestik. Implementasi yang cermat, terukur, dan berbasis data akan menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan rencana tersebut.