Prabowo Resmikan KJRI Chengdu: Langkah Strategis Perkuat Ekonomi dan Lindungi WNI di Barat China
·
Berita Pilihan 05 Mei 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 pada 2 Maret 2026 yang menetapkan pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chengdu, China. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas jaringan diplomatik Indonesia di luar negeri serta mengokohkan kerja sama ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok.
KJRI Chengdu akan beroperasi di bawah koordinasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, sehingga menjamin sinergi kebijakan luar negeri yang terintegrasi. Struktur organisasi, jumlah jabatan, serta tata kerja KJRI akan dirumuskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan kementerian terkait.
Wilayah kerja KJRI Chengdu meliputi lima provinsi strategis di barat China yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Daerah‑daerah tersebut antara lain:
- Provinsi Sichuan
- Kota Chongqing
- Provinsi Yunnan
- Provinsi Shaanxi
- Provinsi Gansu
Keberadaan konsulat di kawasan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi masuknya investasi Indonesia, memperluas jaringan perdagangan, serta membuka jalur logistik baru dalam rangka mendukung program pembangunan nasional. Selain itu, KJRI Chengdu akan menjadi titik kontak utama bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada atau bekerja di wilayah barat China, memberikan layanan konsuler, perlindungan hukum, dan bantuan darurat bila diperlukan.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral Indonesia‑China di bidang ekonomi. “Pembukaan KJRI Chengdu bukan sekadar penambahan fasilitas diplomatik, melainkan upaya konkret untuk meningkatkan arus perdagangan, investasi, serta melindungi kepentingan WNI di wilayah yang semakin strategis,” ujar Prabowo.
Anggaran operasional KJRI Chengdu akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi khusus di Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri. Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memastikan konsulat dapat beroperasi secara efektif sejak awal berdirinya.
Para pengamat menilai bahwa penetapan wilayah kerja yang mencakup provinsi-provinsi kaya sumber daya alam dan pusat industri seperti Sichuan dan Yunnan membuka peluang bagi sektor pertanian, energi, serta teknologi informasi Indonesia. Sementara itu, keberadaan konsulat di Chengdu, salah satu kota terbesar di barat China, dapat mempermudah dialog bisnis serta pertukaran budaya antara kedua negara.
Peluncuran resmi KJRI Chengdu dijadwalkan akan dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri, perwakilan pemerintah provinsi Sichuan, serta perwakilan komunitas Indonesia di China. Upacara tersebut sekaligus menandai dimulainya program orientasi bagi staf konsulat yang akan dilatih untuk menangani isu‑isu konsuler dan ekonomi secara profesional.
Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra strategis China dalam rangka menciptakan sinergi ekonomi regional yang saling menguntungkan, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan warga negaranya di luar negeri.