Megawati Soroti Rencana Pembangunan 200 Tahun China, Kritik Indonesia Poco-poco
·
Berita Pilihan 04 Mei 2026 – Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menegaskan pada sambutan resmi di acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus Arief Hidayat, Universitas Borobudur, Jakarta, 2 Mei 2026, bahwa China telah menyiapkan rencana pembangunan 200 tahun ke depan. Menurutnya, visi jangka panjang tersebut menjadi bukti kekuatan strategi nasional China, sementara Indonesia masih belum memiliki kerangka kebijakan serupa yang jelas.
Megawati mencontohkan bahwa China sejak era reformasi telah menata program pembangunan yang mencakup bidang ekonomi, teknologi, pertahanan, serta budaya selama dua abad ke depan. Ia menyebut, “China sudah berpikir hingga 200 tahun ke depan, sedangkan kita masih poco‑poco.” Pernyataan tersebut menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang bagi negara‑negara berkembang untuk mengantisipasi perubahan global.
Dalam pidatonya, Megawati juga mengungkapkan bahwa ia secara rutin bersurat dengan Presiden China, Xi Jinping. Surat terakhir Xi menyampaikan bahwa setiap Kongres Nasional Partai Komunis China meminta beliau menyiapkan skenario pembangunan untuk seratus tahun ke depan, dan menambahkan permintaan serupa untuk 200 tahun ke depan. Megawati menilai bahwa kebiasaan menyiapkan dokumen strategis tersebut mencerminkan disiplin dan konsistensi pemerintah China dalam merencanakan masa depan.
Berbeda dengan China, Megawati mengkritik situasi domestik Indonesia yang ia nilai “poco‑poco”. Salah satu contoh yang ia soroti ialah proses revisi Undang‑Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang telah terhambat lama di DPR. Ia menilai, bila pembahasan RUU Pemilu diserahkan kepada pemerintah, negara akan semakin terpuruk dalam gerakan “poco‑poco” yang tidak menghasilkan kemajuan berarti.
Megawati menambahkan, “Jika DPR saja tidak dapat menyelesaikan pembahasan, mengapa pemerintah harus mengambil alih? Ini menunjukkan kurangnya kepemimpinan jangka panjang.” Ia menekankan perlunya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum, keamanan pangan, serta pembangunan infrastruktur.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Megawati dalam pidatonya:
- China telah memiliki rencana pembangunan 200 tahun yang terintegrasi.
- Indonesia belum memiliki dokumen strategis serupa, sehingga kebijakan sering bersifat reaktif.
- Revisi RUU Pemilu terhambat di DPR, menimbulkan risiko demokrasi.
- Pengalihan pembahasan RUU Pemilu ke pemerintah dapat memperparah kondisi “poco‑poco”.
- Perlu pembentukan visi nasional jangka panjang yang melibatkan semua pihak.
Megawati juga menyinggung bahwa keberhasilan China tidak lepas dari upaya “nation and character building” yang konsisten sejak era Bung Karno hingga kini. Ia mengajak para pemimpin Indonesia untuk meneladani ketekunan tersebut, khususnya dalam membangun karakter bangsa yang mampu beradaptasi dengan tantangan global.
Selain menyoroti masalah kebijakan, Megawati menyinggung isu-isu lain seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, tanpa rencana jangka panjang, upaya‑upaya tersebut akan selalu bersifat “poco‑poco” dan tidak mencapai target yang diharapkan.
Pengamat politik menilai pernyataan Megawati sebagai panggilan kuat bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun dokumen strategis nasional yang meliputi ekonomi, sosial, dan keamanan selama dua abad ke depan. Mereka menekankan bahwa tanpa visi yang terarah, Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan negara‑negara tetangga yang telah mengimplementasikan rencana jangka panjang.
Kesimpulannya, Megawati menegaskan bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan perencanaan jangka panjang serupa China, mengakhiri pola “poco‑poco”, serta memperkuat koordinasi antara DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan RUU Pemilu. Hanya dengan rencana yang jelas, Indonesia dapat memastikan pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas politik, dan kesejahteraan rakyat di masa depan.