Biaya Whoosh Melejit: Purbaya Buka-bukaan Soal Pembengkakan, Pembebasan Lahan Lambat, dan Koordinasi Buruk
·
Berita Pilihan 23 April 2026 – Jakarta, 22 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kronologi pembengkakan biaya Whoosh, proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung yang sempat menimbulkan kekhawatiran investor internasional. Dalam sebuah konferensi pers di Hotel Ayana Midplaza, ia mengungkapkan bahwa penyebab utama cost overrun berasal dari lambatnya pembebasan lahan, koordinasi antar lembaga yang tidak jelas, serta minimnya pengawasan proyek sejak tahap awal.
Menurut Purbaya, proses pembebasan lahan hanya mencapai 4 kilometer dalam dua tahun pertama pembangunan, sebuah angka yang jauh di bawah target yang seharusnya. “Kami menerima keluhan langsung dari pihak China yang mengelola proyek, mereka menyatakan frustrasi karena lahan yang dibebaskan sangat terbatas, sementara kebutuhan jalur Whoosh jauh lebih luas,” ujarnya. Kondisi ini memaksa pihak pengembang harus terus bernegosiasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum secara bergantian, menciptakan efek “ping‑pong” yang memperlambat progres.
Purbaya menegaskan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang secara tegas mengawal proyek pada fase kritis. “Ketika kami mengadu ke Kementerian BUMN, mereka mengarahkan ke PU, lalu kembali ke BUMN. Akibatnya, tidak ada yang bertanggung jawab secara penuh,” kata Menteri yang dulu menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia menambahkan bahwa kelemahan pengawasan menyebabkan munculnya cost overrun berpuluh triliun rupiah, menggerus kredibilitas Indonesia di mata investor global, khususnya China.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa semua pembahasan restrukturisasi pembiayaan Whoosh telah selesai. “Kami sudah bertemu dengan Menteri Keuangan China, keputusan sudah diambil, tinggal diumumkan oleh Pak AHY,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pengumuman resmi agar Indonesia tetap menjaga reputasi dan menegaskan bahwa risiko proyek akan dibagi secara proporsional antara Indonesia dan China. “Jika terjadi kerugian, masing‑masing akan menanggung bagian yang telah disepakati,” jelasnya.
Selain isu pembebasan lahan, Purbaya mengkritik minimnya monitoring proyek. Ia mencontohkan LRT Jabodebek sebagai contoh lain dimana kurangnya pengawasan menyebabkan penundaan dan biaya tambahan. “Banyak program infrastruktur tidak dimonitor secara real‑time. Tanpa pengawasan, ketika ada masalah tidak ada yang menanganinya, sehingga cost overrun tak terelakkan,” tegasnya.
Berikut adalah poin‑poin utama yang diidentifikasi Purbaya terkait pembengkakan biaya Whoosh:
- Pembebasan lahan lambat: Hanya 4 km lahan yang selesai dalam dua tahun, menyebabkan penundaan jadwal.
- Koordinasi antar lembaga tidak jelas: Proyek beralih‑balik antara Kementerian BUMN, PU, dan Koordinator Bidang Kemaritiman tanpa ada pemimpin tunggal.
- Pengawasan minim: Tidak ada sistem monitoring real‑time, sehingga isu-isu kecil tidak terdeteksi dini.
- Risiko pembiayaan: Cost overrun menambah beban utang, mengancam stabilitas fiskal.
Purbaya menegaskan bahwa ke depan, pemerintah pusat dan daerah harus mengimplementasikan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti dashboard monitoring yang terintegrasi, serta menunjuk satu entitas yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek strategis. “Proyek besar harus dikawal dengan disiplin, eksekusi cepat, dan pengendalian ketat. Ini menjadi syarat utama agar investor tetap percaya,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya China, sangat tergantung pada kemampuan negara memenuhi komitmen proyek infrastruktur. “Kami tidak ingin China khawatir bahwa Indonesia melanggar janji. Kredibilitas kita harus tetap terjaga,” tegas Purbaya.
Dengan penekanan pada reformasi koordinasi dan pengawasan, diharapkan biaya Whoosh dapat terkendali, sehingga proyek kereta cepat yang dijanjikan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara.