HIPMI Dorong Revolusi Pembukuan UMKM di Era Pajak Final, Ade Jona Pimpin Gerakan Nasional

Berita Pilihan 12 Juni 2026 – Jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia kini berada di persimpangan penting setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah skema PPh Final menjadi tarif 0,5 persen dengan perhitungan berbasis laba. Kebijakan ini menuntut setiap pelaku UMKM untuk menyusun pembukuan yang lengkap, bukan sekadar mencatat omzet. Tantangan terbesar muncul pada ketersediaan tenaga akuntansi profesional yang mampu mendampingi usaha‑usaha tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 4,2 juta wajib pajak UMKM aktif pada tahun 2024. Sementara data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menunjukkan bahwa pada 1 Juni 2026 hanya ada 912 Chartered Accountant (CA) yang aktif, dengan 5.588 CA lainnya berstatus tidak aktif. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mencatat 7.226 anggota profesi akuntan publik pada 2025. Jika diasumsikan seluruh akuntan aktif bekerja penuh untuk UMKM, rasio rata‑rata tetap mencapai satu akuntan untuk ribuan usaha.

BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Perlindungan: Dari Pedagang Pasar Hingga JHT, Inovasi dan Tantangan Baru

E Ekonomi & Bisnis

124 hari

Ratu Hasanah Semarini, seorang praktisi, dosen, dan anggota HIPMI Jaya, menyoroti bahwa pembukuan bukan lagi sekadar formalitas perpajakan, melainkan bahasa bisnis yang memungkinkan pengusaha mengetahui profitabilitas produk, mengendalikan biaya, dan mengakses pembiayaan bank atau investor. Tanpa laporan keuangan yang kredibel, usaha kecil akan terhambat dalam ekspansi dan inovasi.

Di tengah kekhawatiran tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengumumkan langkah strategisnya. Pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada 10‑11 Juni 2026, Ade Jona Prasetyo terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026‑2029. Dalam pidato perdananya, Ade Jona menegaskan bahwa HIPMI harus menjadi “rumah besar bagi seluruh pengusaha muda Indonesia” dengan fokus pada kaderisasi, pemberdayaan daerah, dan penciptaan pengusaha baru.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi daerah menjadi prioritas, mengingat setiap wilayah memiliki keunggulan sektoral—pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif. Dengan mendekatkan diri pada daerah, HIPMI berupaya mengoptimalkan potensi lokal sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan daya saing nasional.

Vis Raghavan Kembali ke Citi dengan Paket Rp 430 Miliar: Dampak Besar bagi JPMorgan dan Strategi Baru Jane Fraser

E Ekonomi & Bisnis

156 hari

Selain itu, Ade Jona menekankan pentingnya solidaritas internal. “Aklamasi ini bukan kemenangan individu, melainkan amanah dari seluruh keluarga besar HIPMI. Kita harus bersatu, menutup sekat‑sekatan, dan bekerja bersama demi kemajuan organisasi serta ekonomi Indonesia,” ujarnya. Ketua Tim Pemenangan, Sona Maesana, menilai dukungan luas BPD HIPMI sebagai sinyal kesiapan kader untuk mengatasi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Organisasi lain pun menyambut kepemimpinan baru tersebut. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berharap Ade Jona dapat membuka pintu kolaborasi lebih lebar bagi aktivis Cipayung dan kader muda Nahdlatul Ulama (NU) yang tengah bertransformasi menjadi pengusaha. “Sinergi antara mentalitas aktivis kritis dan dunia entrepreneurship akan melahirkan inovasi hebat untuk bangsa,” ujar Sekjen PB PMII Ahmad Syahrul Fadhil.

Berangkat dari data dan komitmen tersebut, HIPMI merancang program konkret untuk menanggulangi kekurangan akuntan. Salah satu inisiatif adalah pembentukan jaringan mentor akuntansi yang melibatkan praktisi senior, akademisi, serta anggota IAI yang bersedia menjadi sukarelawan. Program ini akan diluncurkan secara bertahap di 34 provinsi, dimulai dari daerah dengan konsentrasi UMKM tertinggi.

Katalis Bisnis dan Target Harga Mitratel (MTEL) di Tengah Aksi Merger

E Ekonomi & Bisnis

149 hari

Data tersebut menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan insentif bagi akuntan yang bersedia melayani UMKM, misalnya pembebasan pajak atau subsidi pelatihan. Sementara itu, HIPMI berencana mengadakan pelatihan intensif tentang standar akuntansi keuangan (SAK) khusus UMKM, serta workshop perpajakan berbasis laba.

Jika sinergi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan organisasi pengusaha muda berjalan optimal, Indonesia dapat mengubah tantangan regulasi menjadi peluang pertumbuhan. Jutaan UMKM yang kini harus menyusun laporan keuangan akan memperoleh manfaat jangka panjang berupa akses pembiayaan yang lebih mudah, transparansi operasional, dan daya saing global.

Kesimpulannya, perubahan kebijakan pajak final menjadi pemicu reformasi akuntansi di kalangan UMKM. Di bawah kepemimpinan Ade Jona, HIPMI berkomitmen menjadi penggerak utama, menghubungkan kebutuhan akuntansi dengan potensi ekonomi daerah, serta menggalang dukungan lintas organisasi untuk memastikan jutaan usaha kecil Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang secara berkelanjutan.