Demo 19 Juni 2026: BEM Trisakti Tekan DPR untuk Realisasi Janji Mahasiswa
·
Berita Pilihan 22 Juni 2026 – Jumat, 19 Juni 2026, menjadi saksi aksi massa mahasiswa Universitas Trisakti yang menurunkan spanduk, megafon, dan poster di depan Gedung DPR RI, Senayan. Demonstrasi yang dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trisakti ini menuntut realisasi tiga janji utama yang disampaikan oleh pimpinan DPR pada malam sebelum aksi. Fokus utama menitikberatkan pada pencabutan status tersangka terhadap 16 mahasiswa yang sempat diproses setelah aksi di Balai Kota Jakarta pada tahun 2025, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memenuhi standar kualitas gizi bagi penerima manfaat.
Dhenny Ribowo, Presiden BEM Trisakti, menjelaskan bahwa mahasiswa masih berada dalam tahap komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi DPR serta pihak kepolisian. “Kami menunggu kepastian konkret, bukan sekadar pernyataan. Jika janji pencabutan status tersangka tidak terpenuhi, kami tidak akan ragu kembali turun ke jalan,” ujar Dhenny dalam wawancara telepon dengan media pada Sabtu (20/6/2026). Ia menambahkan bahwa proses hukum tidak dapat dipercepat secara instan, namun menuntut transparansi dan kepastian hukum dalam jangka waktu tujuh hari ke depan.
Selain isu hukum, BEM Trisakti menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah pada Agustus 2025. Menurut survei internal BEM, kualitas makanan masih jauh di bawah standar gizi yang dijanjikan, sementara distribusinya belum merata di wilayah perkotaan dan pedesaan. “Program ini seharusnya menjadi jaminan gizi bagi mahasiswa dan keluarga kurang mampu, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak keluhan tentang kualitas dan kuantitas makanan,” kata Dhenny.
Respons DPR tidak terlepas dari dinamika politik nasional. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi telah menghubungi pihak terkait untuk menindaklanjuti status hukum mahasiswa. Ia menegaskan bahwa proses pencabutan status tersangka memerlukan koordinasi lintas lembaga, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian. Mustopa menambahkan, “Kami menghargai semangat mahasiswa Trisakti, dan pemerintah berkomitmen memberikan jawaban yang jelas dalam waktu yang telah ditetapkan.”
Pengamat politik, Dr. Rina Widyastuti, menilai bahwa aksi Demo 19 Juni 2026 mencerminkan peningkatan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. “Keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan janji politik menjadi indikator kuatnya demokrasi partisipatif. Jika pemerintah tidak menanggapi, risiko eskalasi ke aksi yang lebih luas akan meningkat,” ujarnya.
Media sosial pun menjadi arena penting dalam memperkuat pesan demonstran. Hashtag #Demo19Juni2026 dan #TrisaktiMenuntut menyebar cepat, menggaet dukungan dari kalangan mahasiswa lain, aktivis hak asasi, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil. Beberapa komentar menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menepati janji, terutama di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi‑politik.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghindari kerusuhan lebih lanjut. Sekretaris Jenderal DPR, Ahmad Syarif, mengumumkan akan mengadakan pertemuan khusus dengan perwakilan BEM Trisakti pada minggu depan untuk membahas solusi konkret. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadwalkan mengirim tim evaluasi ke lapangan guna menilai efektivitas program MBG.
Secara keseluruhan, Demo 19 Juni 2026 menandai titik kritis dalam hubungan antara mahasiswa dan lembaga legislatif. Tuntutan pencabutan status tersangka, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta permintaan transparansi kebijakan menjadi agenda utama yang harus dijawab oleh DPR. Keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menanggapi tuntutan ini akan berpengaruh besar terhadap legitimasi institusi serta kepercayaan publik di masa depan.