Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Hoaks Obligasi, Soroti Coretax, dan Aksi Turunkan Kontainer Tanjung Priok
·
Berita Pilihan 08 Juni 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik pada pekan pertama Juni 2026. Dari penolakan hoaks obligasi Merah Putih hingga laporan peningkatan penerimaan pajak lewat sistem Coretax, serta kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, semua langkahnya mencerminkan upaya memperkuat fiskal negara di tengah tantangan ekonomi global.
Awal pekan, sebuah narasi viral di media sosial X menyatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) dengan tabungan di atas Rp3 miliar wajib membeli Obligasi Merah Putih. Klaim tersebut menyebutkan adanya perintah resmi dari presiden dan menekankan imbal hasil yang lebih rendah dari pasar, mengaitkannya dengan semangat gotong royong. Purbaya Yudhi Sadewa segera membantah, menegaskan tidak ada regulasi yang mewajibkan pembelian obligasi tersebut. “Tidak ada kewajiban, setahu saya Presiden tidak pernah menyatakan hal itu wajib,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta. COO Danantara Dony Oskaria juga menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan keberhasilan sistem Coretax pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026. Menurut data yang dipresentasikan, penerimaan pajak per 31 Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun, naik 22,1% secara tahunan. Pertumbuhan paling signifikan berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melaju 41,3% yoy, serta Pajak Penghasilan Badan yang naik 23,9% yoy. Berikut rangkuman data utama:
- PPN & PPnBM: Rp315,7 triliun (+41,3% yoy)
- PPh Badan & Deposit: Rp167,6 triliun (+23,9% yoy)
- PPh Orang Pribadi & PPh 21: Rp123,1 triliun (+26% yoy)
- PPh Final, 22, 26: Rp138,7 triliun (+5,2% yoy)
- Kategori Lainnya: Rp89,3 triliun (-6% yoy)
Purbaya menambahkan bahwa meskipun Coretax sempat mengalami gangguan pada awal tahun, platform tersebut tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Ia menegaskan target pertumbuhan penerimaan pajak nasional sebesar 20,5% hingga akhir 2026, dengan harapan pencapaian dapat melampaui angka tersebut berkat kebijakan yang terus dioptimalkan.
Tak hanya soal pajak, Purbaya Yudhi Sadewa juga harus membela program sosialnya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang sempat dituding menambah beban APBN. Dalam pernyataan di Senayan, ia menegaskan bahwa kedua program dirancang fleksibel dan tidak menimbulkan tekanan fiskal. “Program MBG fleksibel, dan Presiden Prabowo Subianto dapat menyesuaikan alokasi bila diperlukan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat internasional seperti S&P tidak menganggap program tersebut sebagai risiko bagi defisit, yang tetap diproyeksikan di bawah 3%.
Masalah logistik juga menjadi agenda penting bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Pada 6 Juni 2026, ia turun langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama untuk meninjau penumpukan sekitar 3.100 kontainer. Dokumen terkait mencapai lebih dari 2.500, menandakan beban administrasi yang signifikan bagi importir. Purbaya meminta penambahan personel dan operasi 24/7 guna menurunkan dwelling time. Ia menyoroti lonjakan impor pada April 2026 sebagai penyebab utama, namun menegaskan pentingnya menjaga alur barang tetap lancar agar tidak mengganggu pasokan industri nasional.
Keseluruhan rangkaian aksi Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan pendekatan multidimensi: menepis desas-desus yang dapat menurunkan kepercayaan publik, mengoptimalkan kebijakan pajak melalui inovasi digital, mempertahankan program sosial yang inklusif, serta memastikan kelancaran rantai pasok logistik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menstabilkan kondisi fiskal Indonesia di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan eksternal lainnya.
Dengan pencapaian penerimaan pajak yang kuat, penolakan tegas terhadap hoaks, serta respons cepat terhadap masalah logistik, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan.