Rupiah Merosot di Batas Rp18.000 per Dolar: Penyebab, Dampak, dan Langkah Pemerintah
·
Berita Pilihan 04 Juni 2026 – Pada 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah mencatat level terlemah sepanjang sejarah, menembus batas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan ini mencerminkan tekanan eksternal yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, melemahnya harga komoditas, serta dinamika inflasi domestik.
Pengamat pasar Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa konflik antara Israel, Lebanon, Iran, dan Amerika Serikat meningkatkan ketidakpastian pasokan minyak melalui Selat Hormuz, jalur air yang menyalurkan sekitar satu per lima konsumsi minyak dunia. Ketegangan tersebut memicu apresiasi dolar AS, yang pada saat itu menguat 0,09% ke indeks 99,30, sekaligus menekan rupiah hingga Rp17.966 pada penutupan Rabu sebelum melemah lebih lanjut menjadi Rp18.049 pada penutupan Kamis.
Secara historis, rupiah telah mengalami fase devaluasi yang berulang sejak masa kemerdekaan. Pada akhir 1950-an, nilai tukar mencapai Rp90 per dolar di pasar gelap, dan pada 1965 inflasi melampaui 600 persen, memaksa pemerintah melakukan sanering dengan rasio 1.000:1. Stabilitas kembali tercapai pada akhir 1960-an dengan kurs Rp378 per dolar. Hingga pertengahan 1990-an, nilai tukar relatif stabil di kisaran Rp2.000‑2.500, namun krisis keuangan Asia 1997‑1998 memicu penurunan tajam.
Dalam konteks 2026, beberapa faktor internal memperparah pelemahan. Inflasi bulan Mei tercatat naik menjadi 0,28% secara bulanan, dengan Indeks Harga Konsumen naik dari 111,09 pada April menjadi 111,40. Meskipun neraca perdagangan barang masih mencatat surplus US$89,1 juta pada April, surplus tersebut menyusut dibandingkan bulan‑bulan sebelumnya, menandakan tekanan pada daya beli dan ketahanan eksternal.
Menanggapi situasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa nilai tukar yang melemah tidak akan mengganggu kemampuan pemerintah membayar utang luar negeri. Ia menambahkan bahwa skenario depresiasi ini telah dipertimbangkan dalam perencanaan fiskal, sehingga tidak menimbulkan risiko likuiditas bagi kas negara.
Di tingkat legislatif, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyerukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Ia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan nilai tukar serta memperbaiki tata kelola fiskal.
Berbagai langkah yang diusulkan meliputi:
- Penguatan cadangan devisa melalui diversifikasi ekspor non‑migas.
- Peningkatan suku bunga acuan untuk menahan arus keluar modal spekulatif.
- Penggunaan instrumen pasar valuta asing untuk mengurangi volatilitas harian.
- Peningkatan efisiensi belanja pemerintah guna menurunkan defisit fiskal.
Sementara itu, para konsumen dihadapkan pada realitas kenaikan harga barang impor. Gandum, kedelai, dan minyak goreng yang sebagian besar diimpor menjadi lebih mahal, memaksa pedagang menyesuaikan harga jual dalam hitungan hari. Ahli ekonomi konsumen menyarankan langkah pragmatis, antara lain mencatat pengeluaran harian, mengurangi konsumsi produk impor, dan mengamankan stok bahan pokok tahan lama seperti beras, gula, dan minyak.
Strategi tambahan bagi rumah tangga meliputi pencarian penghasilan tambahan, menghindari utang berbunga tinggi, serta menunda pembelian barang non‑esensial. Dengan memanfaatkan surplus perdagangan yang masih ada, pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar sambil menyiapkan kebijakan jangka menengah yang lebih adaptif terhadap gejolak pasar global.
Secara keseluruhan, nilai tukar rupiah yang berada di level Rp18.000 per dolar menandai titik kritis yang menguji ketahanan ekonomi Indonesia. Koordinasi lintas lembaga, kebijakan fiskal yang disiplin, serta kesadaran konsumen menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif dan memulihkan kepercayaan pasar.