Prabowo Janjikan Target Pertumbuhan Ekonomi 2027: 5,8%-6,5% dan Tantangan Kemiskinan
·
Berita Pilihan 21 Mei 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027. Dalam pidato perdana di Rapat Paripurna DPR ke-19, ia memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM‑PPKF) yang menjadi landasan perencanaan RAPBN 2027.
Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5% per tahun. Angka ini diharapkan dapat melampaui rata‑rata pertumbuhan lima tahun terakhir yang berkisar 5%, sekaligus menjadi pijakan menuju sasaran ambisius 8% pada tahun 2029. Pemerintah menekankan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya mengandalkan peningkatan output, melainkan juga harus diiringi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Berikut rangkuman utama kebijakan fiskal yang diusulkan:
- Pendapatan negara ditargetkan 11,82%–12,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
- Belanja pemerintah direncanakan 13,62%–14,80% dari PDB untuk mendukung program prioritas.
- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijaga pada 1,80%–2,40% dari PDB.
- Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan 6,5%–7,3%.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan BI‑Rate sebesar 50 basis poin pada Mei 2026. Gubernur Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini tetap sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,9%–5,7% untuk tahun 2026, sekaligus menjaga inflasi dalam rentang target 1,5%–3,5% (target inflasi tahunan 2,5% ±1%). Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dengan harapan kebijakan moneter dapat menahan tekanan imported inflation akibat volatilitas harga komoditas global.
Prabowo juga menyoroti paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa meskipun PDB terus naik, persentase penduduk miskin meningkat dari 4,61% menjadi sekitar 8% dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Presiden menyatakan rasa “dipukul di ulu hati” setelah melihat data tersebut, dan menekankan perlunya analisis ilmiah serta reformasi struktural agar pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6%–6,5% pada 2027 dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30%–4,87%. Rasio Gini diharapkan membaik menjadi 0,362–0,367, menandakan perbaikan distribusi pendapatan. Indeks modal manusia juga direncanakan naik menjadi 0,575 dari 0,570 melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Di sektor energi, harga minyak mentah diperkirakan US$70–US$95 per barel, dengan lifting minyak mentah 602.000–615.000 barel per hari dan lifting gas 934.000–977.000 barel setara minyak per hari. Kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan pasokan energi domestik sekaligus mengurangi beban inflasi energi.
Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan fiskal yang prudent, kebijakan moneter yang responsif, serta reformasi struktural pada bidang tenaga kerja dan pendidikan menjadi kunci utama untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 2027. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menekan defisit, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mempercepat inklusi keuangan melalui kebijakan makroprudensial serta pengembangan ekonomi digital.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya mencatat pertumbuhan angka tinggi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat daya saing di kancah global.