Jokowi Bukan Milik Kelompok atau Partai Tertentu, Ini Penjelasan Sekjen Projo
·
Berita Pilihan 16 Mei 2026 – Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik menegaskan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bukan milik kelompok atau partai politik tertentu. Freddy mengatakan, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang lahir dan milik masyarakat Indonesia.
"Pak Jokowi bukan milik kelompok atau partai tertentu, tetapi tokoh nasional milik rakyat Indonesia, pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri," ujar Freddy.
Menurut Freddy, Jokowi bukan merupakan sosok yang diperebutkan oleh Projo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, ia menjelaskan bahwa Projo dengan PSI memiliki hubungan yang baik antara para pendiri maupun pengurusnya.
Hubungan baik antara Projo dan PSI tetap terjaga dengan Ketum Kaesang, dengan Ketua Dewan Pembina Jeffrie Geovanie, Grace Natalie, Raja Juli Antoni, Ade Armando, Faldo Maldini dan hampir semua orang-orang lama di PSI.
Projo memandang PSI sebagai sahabat perjuangan dalam banyak hal. Perbedaan posisi organisasi itu biasa dalam demokrasi, tetapi tujuan besarnya sama: menjaga Indonesia tetap maju dan menjaga semangat kerakyatan yang diwariskan Pak Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan pihaknya yang mengatur kapan dan ke mana Jokowi akan berkeliling Indonesia, bukan relawan Projo.
Bestari pun menyinggung Projo yang sempat menyatakan kepanjangan mereka bukan ‘Pro Jokowi’. "Kita yang menyiapkan. Saya enggak tahu itu Projo, Projo apa ya? Projo kan bukannya bukan Pro Jokowi? Bukan Pro Jokowi, pada waktu itu pernah ngomong. Jadi agak membingungkan lu menanyai saya ini Projo, Projo mana? Yang sudah enggak Pro Jokowi lagi?"
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi mengubah nomenklatur program studi (Prodi) Teknik menjadi Rekayasa di seluruh perguruan tinggi Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyikapi kebijakan tersebut secara proporsional. "Di satu sisi, kami mendukung upaya penyelarasan dengan istilah internasional engineering karena dapat meningkatkan pengakuan global lulusan Indonesia," kata Lalu.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar ganti nama. Ia pun mendorong adanya peningkatan substansi kurikulum dan kualitas lulusan, "Sebab semangat di balik perubahan nama harus benar-benar berdampak pada daya saing," ucapnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai transisi menuju istilah "Rekayasa" harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan disorientasi akademik maupun administratif bagi mahasiswa dan alumni.
Ia menekankan, pemerintah harus memastikan bahwa perubahan nomenklatur ini tidak merugikan lulusan dalam proses akreditasi, sertifikasi profesi, rekrutmen kerja, maupun pengakuan internasional.
"Fokus utama pendidikan tinggi tetap harus pada peningkatan mutu dan daya saing lulusan, bukan hanya pada perubahan nama program studi," ujarnya.
Plunyon Kalikuning di kawasan lereng Gunung Merapi terus menjadi salah satu destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi hingga tahun 2026. Dikenal dengan suasana sejuk, pemandangan hutan pinus, serta aliran sungai yang jernih, kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman wisata yang menenangkan.
Setelah puas menjelajah dan menikmati spot-spot foto alam yang indah, wisatawan biasanya mencari tempat makan untuk beristirahat sekaligus mengisi energi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jokowi telah melakukan banyak kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Mulai dari program pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga upaya penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesimpulan, Jokowi bukan milik kelompok atau partai tertentu, tetapi merupakan tokoh nasional milik rakyat Indonesia. Projo dan PSI memiliki hubungan yang baik dan sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga Indonesia tetap maju dan menjaga semangat kerakyatan yang diwariskan Jokowi.