Budi Arie Bongkar Kasus Ijazah Jokowi: Politisi Manfaatkan untuk Cari Panggung dan Adu Domba
·
Berita Pilihan 24 April 2026 – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie, memberikan respons tegas terkait keterlibatan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam isu kasus ijazah Presiden Jokowi. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Budi Arie menegaskan bahwa adanya spekulasi tentang pertemuan JK dengan Presiden bukanlah hal baru, namun kini terkesan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengangkat dirinya ke panggung politik.
Menurut Budi Arie, kasus ijazah Jokowi telah menjadi bahan bakar bagi sejumlah tokoh politik untuk “mencari panggung” dan “adu domba”. Ia menilai bahwa penggunaan kasus tersebut sebagai alat untuk menimbulkan perpecahan bukanlah sesuatu yang dapat diterima dalam demokrasi yang sehat. “Ada yang memanfaatkan kasus ijazah Jokowi untuk mencari panggung dan memecah belah masyarakat,” ujarnya dengan nada tegas.
Respons tersebut muncul setelah laporan media mengabarkan bahwa JK akan bertemu dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Budi Arie menolak menafsirkan pertemuan tersebut sebagai indikasi dukungan politik, melainkan menyoroti pentingnya dialog antar pemimpin negara. Ia menambahkan bahwa pertemuan itu dapat menjadi kesempatan untuk mengklarifikasi isu-isu yang masih menggantung, termasuk penyelidikan terkait ijazah.
Selama konferensi pers, Budi Arie juga menyinggung peran Projo (Program Jaga Keamanan) yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak berafiliasi dengan agenda politik manapun, melainkan berfokus pada penguatan integritas dan keamanan nasional. “Kami tidak berperan dalam menyulut kontroversi, melainkan berupaya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” ujar Budi Arie.
Berbagai kalangan politik mengamati dinamika ini dengan seksama. Beberapa pengamat berpendapat bahwa kasus ijazah Jokowi memang menjadi magnet perhatian publik, mengingat isu pendidikan dan keabsahan gelar akademik selalu menimbulkan perdebatan. Namun, menurut Budi Arie, penyalahgunaan isu tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok dapat menodai proses demokrasi.
Ia mencontohkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, terdapat beberapa contoh di mana kasus pribadi dijadikan alat untuk menggerakkan opini publik. “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka,” tegasnya.
Selain menanggapi pernyataan JK, Budi Arie juga menyoroti peran media dalam menyebarkan informasi. Ia mengingatkan agar media tetap netral dan tidak menjadi ajang manipulasi. “Media memiliki peran penting sebagai pilar keempat, namun harus bijak dalam menyeleksi fakta,” katanya.
Dalam konteks politik nasional, Budi Arie menekankan bahwa agenda utama harus tetap pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia menolak segala bentuk politisasi yang hanya berujung pada perpecahan. “Kita harus fokus pada agenda pembangunan, bukan pada drama pribadi yang mengalihkan perhatian publik,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, pernyataan Budi Arie mencerminkan keprihatinan atas fenomena politisasi kasus ijazah Jokowi yang dianggapnya sebagai upaya mencari panggung dan memecah belah. Ia menyerukan semua pihak untuk menjaga etika politik, menghormati proses hukum, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.