Kritik Sajogyo Mengguncang Narasi Pembangunan Orde Baru Soeharto: Apa yang Terungkap?
·
Berita Pilihan 25 April 2026 – Sajogyo, seorang akademisi dan penulis yang dikenal kritis terhadap kebijakan era Orde Baru, kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan serangkaian pernyataan tajam tentang pembangunan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Soeharto. Kritiknya tidak sekadar menyoroti aspek ekonomi, melainkan menelusuri jejak politik, sosial, dan lingkungan yang selama ini tersembunyi di balik narasi pembangunan megah.
Menurut Sajogyo, proyek‑proyek infrastruktur besar yang diklaim berhasil mengangkat perekonomian nasional seringkali mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal. “Pembangunan yang mengorbankan hak atas tanah dan mengabaikan partisipasi warga adalah bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia mencontohkan pembangunan pelabuhan dan jalan tol di Pulau Jawa yang, meskipun meningkatkan konektivitas, menimbulkan konflik agraria dan memicu penurunan kualitas hidup komunitas adat.
Selain itu, Sajogyo menyoroti ketimpangan distribusi hasil pembangunan. “Angka pertumbuhan GDP yang tinggi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata,” tegasnya. Ia mengutip data resmi pada akhir 1980‑an yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun, namun indeks Gini tetap tinggi, menandakan kesenjangan pendapatan yang lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Berikut adalah rangkuman utama kritik Sajogyo terhadap pembangunan Orde Baru:
- Ketidakadilan Agraria: Proyek infrastruktur besar sering kali melibatkan pengambilan lahan paksa tanpa kompensasi yang adil.
- Korupsi dan Nepotisme: Pengalihan dana pembangunan kepada kroni politik mengurangi efektivitas penggunaan anggaran publik.
- Dampak Lingkungan: Penebangan hutan untuk pembangunan jalan dan pembangkit listrik mengakibatkan deforestasi yang signifikan.
- Pengabaian Kesehatan dan Pendidikan: Anggaran sektor sosial tetap rendah meskipun pertumbuhan ekonomi melaju cepat.
Sajogyo juga menyinggung peran militer dalam mengawasi proyek‑proyek strategis, yang menurutnya menambah dimensi otoriter dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan TNI dalam proyek infrastruktur, terutama di wilayah timur Indonesia, memperkuat kontrol pusat dan mengekang aspirasi kemandirian daerah.
Dalam konteks politik, ia menilai bahwa Orde Baru menggunakan pembangunan sebagai alat legitimasi. “Pembangunan menjadi simbol keberhasilan pemerintah, padahal di baliknya terdapat penindasan kebebasan sipil,” kata Sajogyo. Ia mengingat kembali penindasan terhadap aktivis mahasiswa pada akhir 1970‑an, di mana kritik terhadap proyek pembangunan sering kali berujung pada penahanan atau intimidasi.
Walaupun demikian, Sajogyo mengakui bahwa ada beberapa keberhasilan yang tidak dapat diabaikan, seperti peningkatan jaringan listrik dan akses air bersih di beberapa daerah. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diukur dengan memperhatikan dampak sosial‑ekonomi jangka panjang, bukan sekadar angka pertumbuhan semata.
Reaksi publik terhadap kritik ini beragam. Sebagian kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil menyambut baik penjelasan Sajogyo, melihatnya sebagai upaya membuka kembali wacana kritis tentang warisan Orde Baru. Di sisi lain, pendukung lama era Soeharto menganggap kritik tersebut berlebihan dan mengabaikan fakta bahwa Indonesia berhasil menstabilkan ekonomi setelah krisis minyak 1973.
Sejumlah pakar ekonomi menambahkan bahwa pendekatan pembangunan Orde Baru memang berorientasi pada industrialisasi cepat, namun tanpa kebijakan redistribusi yang memadai, pertumbuhan tersebut tidak mampu mengangkat sebagian besar penduduk keluar dari kemiskinan. “Kunci keberlanjutan terletak pada keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial,” ujar seorang ekonom senior yang tidak disebutkan namanya.
Kesimpulannya, kritik Sajogyo membuka kembali perdebatan tentang bagaimana sejarah pembangunan Orde Baru harus dipahami. Ia menantang narasi resmi yang menonjolkan kemajuan ekonomi semata, dan mengajak pembaca untuk menilai kembali dampak kebijakan pada hak asasi, lingkungan, dan keadilan sosial. Dengan mengangkat suara‑suara yang selama ini terpinggirkan, Sajogyo berharap dapat memperkaya wacana publik dan menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif di masa depan.