Mandatori mandatory B50 Resmi Berlaku Juli 2026, SPBU Jual Solar Campur Sawit 50%
·
Berita Pilihan 01 Mei 2026 – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan mandatory B50 mulai 1 Juli 2026, menandai langkah besar dalam upaya ketahanan energi nasional. Kebijakan ini mewajibkan semua SPBU menjual solar yang dicampur 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (B100), sehingga setiap liter solar mengandung setengah bahan bakar nabati.
Peluncuran mandatory B50 diumumkan dalam acara Implementasi Program B50 di Jakarta, dengan hadirnya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Ia menekankan bahwa percepatan peremajaan kelapa sawit menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel tanpa mengorbankan pasokan minyak goreng dan produk turunannya.
Ferry Irawan menjelaskan, peningkatan produktivitas sawit dapat menghemat devisa hingga Rp 139,8 triliun pada 2026 dan menambah nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi sekitar Rp 21,94 triliun. Selain itu, program ini diproyeksikan menciptakan hampir 2 juta lapangan kerja, naik dari 1,88 juta pada 2025.
Namun, tidak semua pihak melihat kebijakan ini sebagai langkah tanpa risiko. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, mengingatkan bahwa tekanan pada pasokan CPO dapat memicu kenaikan harga minyak goreng domestik, terutama bila produktivitas sawit tidak meningkat secara signifikan. Ia menambahkan bahwa Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) tengah menyiapkan strategi, termasuk pengenalan serangga penyerbuk dari Tanzania, untuk meningkatkan produktivitas kebun.
Data produksi sawit menunjukkan tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2025 total produksi CPO mencapai 51,660 ribu ton, sementara pada 2024 hanya 48,164 ribu ton. Stok akhir CPO menurun menjadi 2,068 ribu ton pada akhir 2025, mengindikasikan tekanan pasokan yang semakin kuat. Berikut ringkasan statistik utama:
| Tahun | Produksi CPO (rib. ton) | Stok Akhir (rib. ton) |
|---|---|---|
| 2024 | 48,164 | 2,577 |
| 2025 | 51,660 | 2,068 |
Menurut Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, kebutuhan CPO tambahan untuk mendukung mandatory B50 dapat mencapai 1,5–1,7 juta ton pada 2026, bahkan hingga 3–3,5 juta ton dalam satu tahun pada skenario permintaan tinggi. Ia menekankan bahwa percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi krusial, mengingat produksi sawit selama lima tahun terakhir stagnan.
Para ekonom juga mengingatkan bahwa meski pasokan CPO secara keseluruhan masih mencukupi, distribusi menjadi titik lemah. Mohammad Faisal dari Core Indonesia menyoroti bahwa pelaku usaha cenderung memilih menyalurkan CPO ke pasar ekspor yang menawarkan margin lebih tinggi, sehingga pasokan domestik untuk B50 bisa terancam.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah diperkirakan akan menguatkan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), memastikan sebagian besar CPO dialokasikan untuk kebutuhan energi dan pangan dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan harga minyak goreng, meski potensi penurunan ekspor tetap ada.
Secara keseluruhan, mandatory B50 menawarkan peluang besar bagi industri kelapa sawit untuk menambah nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan sektor swasta meningkatkan produktivitas sawit melalui peremajaan, inovasi bibit, serta pengelolaan rantai pasok yang efektif.
Dengan implementasi yang tepat, Indonesia dapat menciptakan sinergi antara ketahanan energi, keamanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menegakkan posisi strategisnya sebagai produsen sawit terbesar dunia.