Gubernur Kaltim Rudy Masud Minta Maaf, Tegaskan Tidak Mencari Alasan atas Kursi Pijat Rp 125 Juta yang Jadi Polemik
·
Berita Pilihan 28 April 2026 – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menanggapi sorotan publik terkait rencana renovasi rumah jabatan yang mencakup pengadaan kursi pijat Rp 125 juta. Dalam unggahan resmi di akun Instagram pribadinya pada Senin, 27 April 2026, ia menyampaikan permohonan maaf yang tulus serta menegaskan bahwa ia tidak mencari alasan atas keputusan tersebut.
Rudy menegaskan bahwa paket renovasi senilai Rp 25 miliar memang telah direncanakan sebelum masa jabatannya, namun sebagai kepala daerah ia tetap memikul tanggung jawab penuh. Ia mengumumkan bahwa semua item yang dianggap di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, akan ditanggung secara pribadi. “Saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya,” tulisnya.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan klarifikasi terkait nilai pengadaan kursi pijat. Ia menegaskan bahwa angka Rp 125 juta yang beredar di media sosial bukan untuk rumah jabatan gubernur, melainkan untuk biro lain. Menurutnya, nilai kursi pijat yang sebenarnya dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur berada di kisaran Rp 47 juta.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mencatat bahwa rencana renovasi meliputi 57 item, di antaranya kursi pijat senilai Rp 125.967.400 dan akuarium air laut sebesar Rp 198.000.000. Pengadaan tersebut menuai kritik luas karena dianggap tidak mendesak dan mengalihkan prioritas anggaran.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menambahkan tekanan politik dengan menyuarakan keprihatinan atas penggunaan anggaran daerah (APBD). “Jika tidak prioritas, batalkan saja. Semua harus disesuaikan dengan semangat efisiensi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Rudy Mas’ud membalas kritik tersebut dengan menjelaskan kebutuhan pribadi. Ia mengungkapkan bahwa selama menjalankan tugas, ia sering mengemudi mobil dinas dengan jarak tempuh jauh, sehingga kursi pijat dianggap penting untuk mengurangi kelelahan fisik. “Kasian Gubernur kalau harus menempuh ribuan kilometer tanpa fasilitas istirahat yang memadai,” katanya dalam cuplikan video YouTube yang beredar.
Meski demikian, gubernur menegaskan komitmen transparansi. Ia berjanji akan melakukan audit terbuka atas seluruh paket renovasi, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural pemerintah provinsi.
Berbagai pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya meredam kegelisahan publik. Penghapusan atau penyesuaian item yang tidak prioritas diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan warga terhadap pengelolaan APBD. Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan akan mempelajari semua masukan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Berita ini menandai titik balik dalam dinamika politik daerah, di mana kepemimpinan provinsi harus menyeimbangkan antara kebutuhan operasional pimpinan dan ekspektasi masyarakat yang menuntut akuntabilitas penggunaan dana publik.