Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Janji Tanggung Biaya Kursi Pijat dan Hapus Nama Adiknya dari Proyek Kontroversial
·
Berita Pilihan 28 April 2026 – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menanggapi sorotan publik terkait pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut yang dibeli lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Samarinda, ia menyatakan kesediaannya menanggung seluruh biaya tersebut secara pribadi, sambil meminta maaf atas kebingungan yang timbul.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Astri Intan Nirwany, pengadaan kursi pijat memang tercatat dalam laporan keuangan APBD 2025 dan telah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim pada akhir Maret lalu. Namun nilai riilnya masih dipertanyakan. Sementara rumor beredar bahwa kursi pijat berharga Rp 125 juta, Astri menegaskan bahwa angka tersebut belum dapat dipastikan dan akan dilakukan cross‑check kembali.
Rudy Mas’ud menegaskan, “Jika ada kesalahan, saya siap menanggungnya dengan uang pribadi. Namun prosedur pengembalian dana harus tetap mengikuti aturan yang berlaku,”. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Pemerintah Provinsi Kaltim kini tengah menyiapkan mekanisme teknis pengembalian atau penyesuaian anggaran. Langkah‑langkah yang direncanakan meliputi:
- Koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk menelusuri dokumen kontrak dan nilai sebenarnya.
- Kolaborasi dengan Inspektorat Daerah guna memastikan tidak ada penyimpangan prosedural.
- Pengajuan rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah (BKAD) untuk prosedur pengembalian dana atau alokasi ulang.
Sementara itu, proyek renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencakup 57 item belanja senilai total sekitar Rp 25 miliar juga sedang dikaji ulang. Di antara item yang dipertimbangkan untuk dihentikan terdapat kursi pijat serta akuarium air laut, yang sebelumnya dijelaskan memiliki nilai sekitar Rp 47 juta, jauh di bawah angka yang sempat viral.
Dalam proses review, nama adik Gubernur, yang sempat terdaftar sebagai salah satu penanggung jawab teknis pengadaan, kini dihapus dari dokumen resmi. Astri Intan Nirwany mengungkapkan bahwa penghapusan tersebut bertujuan menghindari persepsi konflik kepentingan dan menegaskan bahwa semua keputusan harus bersifat non‑personal.
Reaksi masyarakat beragam, mulai dari kritik tajam yang menilai penggunaan APBD untuk barang mewah tidak pantas, hingga pujian atas sikap transparansi dan tanggung jawab yang diambil oleh gubernur. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa semua masukan publik akan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya, dan bahwa pemerintah berkomitmen mematuhi peraturan yang berlaku.
Dengan langkah konkret untuk menanggung biaya kursi pijat secara pribadi serta mengeluarkan nama adiknya dari proyek, Rudy Mas’ud berharap dapat meredam ketegangan politik dan memulihkan kepercayaan publik. Kebijakan ini sekaligus menjadi contoh bahwa pejabat publik dapat mengatasi kontroversi dengan mengedepankan akuntabilitas dan kejelasan prosedural.