NasDem kaderisasi Dukung KPK: Capres Harus Kader Partai, Batas Dua Periode Ketua Umum
·
Berita Pilihan 23 April 2026 – Irma Suryani Chaniago, Ketua DPP Partai NasDem, menegaskan dukungan penuh terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari sistem kaderisasi partai politik. Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, ia menekankan bahwa jenjang karier di partai akan memotivasi kader untuk tetap setia dan bertanggung jawab kepada partainya.
KPK dalam kajiannya menyoroti empat persoalan utama tata kelola partai, termasuk belum adanya roadmap pendidikan politik, standar sistem kaderisasi terintegrasi, pelaporan keuangan yang transparan, serta lembaga pengawas yang jelas dalam Undang‑Undang Partai Politik. Sebagai respons, KPK mengajukan 16 rekomendasi, di antaranya revisi Pasal 29 UU Parpol untuk menambah ketentuan bahwa anggota partai terbagi menjadi tiga tingkatan – muda, madya, dan utama – serta mensyaratkan calon legislatif dan eksekutif harus berasal dari kader yang sesuai.
Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal NasDem, menanggapi usulan KPK tentang pembatasan masa jabatan ketua umum menjadi dua periode. Ia menyatakan bahwa meskipun masukan KPK berharga, urusan kepemimpinan partai tidak dapat disederhanakan hanya dengan pembatasan periode. Banyak faktor internal yang memengaruhi pemilihan dan penahanan seorang ketua, termasuk dinamika politik daerah, keberlanjutan program, dan kepercayaan anggota.
NasDem menonjolkan program Akademi Bela Negara (ABN) sebagai inti dari sistem NasDem kaderisasi. ABN menyelenggarakan pelatihan berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan, dengan rotasi tahunan bagi semua provinsi. Program ini dirancang untuk menumbuhkan pemahaman politik, etika publik, serta loyalitas terhadap partai, sehingga calon pemimpin masa depan sudah terasah sejak dini.
- Penambahan ketentuan anggota partai muda, madya, utama pada Pasal 29 ayat (1) huruf a.
- Calon DPR harus berasal dari kader utama, sementara calon DPRD provinsi harus dari kader madya.
- Calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah wajib berasal dari sistem kaderisasi partai.
- Pembatasan masa kepemilikan jabatan ketua umum partai maksimal dua periode untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
- Pengaturan batas waktu minimal bergabung dalam partai sebelum dapat dicalonkan dalam pemilihan umum.
Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat menutup celah‑celah yang selama ini dimanfaatkan untuk praktik korupsi dan patronase politik. Dengan menekankan NasDem kaderisasi, partai berupaya menjamin bahwa calon tertinggi negara tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga integritas yang dibangun melalui proses internal partai.
Para analis politik menilai bahwa kebijakan ini dapat memperkuat kedudukan partai dalam menentukan agenda nasional. Bila calon presiden dan wakil presiden memang harus menjadi kader partai, maka mekanisme kontrol internal partai akan lebih efektif, mengurangi risiko “presiden bebas partai” yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain, batas dua periode bagi ketua umum dapat membuka peluang regenerasi kepemimpinan, namun juga menimbulkan tantangan bagi partai yang sedang mengalami stabilitas struktural.
Secara keseluruhan, langkah NasDem untuk mendukung usulan KPK menunjukkan komitmen partai dalam memperbaiki tata kelola politik Indonesia. Dengan mengedepankan sistem NasDem kaderisasi yang terintegrasi, partai berupaya menciptakan generasi pemimpin yang kompeten, beretika, dan loyal pada platform politiknya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan bergantung pada sinergi antara KPK, legislator, dan partai politik itu sendiri.