Reshuffle Kabinet Prabowo: Wajah Baru, Kembalinya Pejabat, dan Kontroversi di Balik Pelantikan
·
Berita Pilihan 29 April 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan reshuffle kelima kabinetnya pada Senin, 27 April 2026. Perombakan yang dikenal sebagai Reshuffle Kabinet Prabowo melibatkan pelantikan enam pejabat baru, dua di antaranya kembali mengisi posisi strategis setelah sempat diberhentikan pada periode sebelumnya. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan dihadiri oleh tokoh‑tokoh politik, militer, serta beberapa tamu istimewa.
Berikut rangkaian perubahan utama yang diumumkan melalui Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026:
- Dudung Abdurrachman (Jenderal (Purn) TNI) dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari yang sebelumnya memegang jabatan tersebut.
- Muhammad Qodari dipindahkan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), menggantikan Angga Raka Prabowo.
- Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.
- Hasan Nasbi kembali menduduki posisi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
- Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), mengemban tugas pengawasan karantina dan kontrol perbatasan.
- Hanif Faisol Nurofiq dipindahkan menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai kembalinya dua figur penting yang sempat berada di luar kabinet. Hasan Nasbi, yang dulu menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kembali diangkat setelah posisinya diisi sementara oleh Angga Raka Prabowo pada September 2025. Abdul Kadir Karding, mantan Menteri Penanaman Modal dan Investasi (P2MI), kembali ke dalam struktur eksekutif sebagai Kepala Barantin setelah digantikan sebelumnya oleh Mukhtarudin.
Di tengah sorotan politik, peristiwa tak terduga menimpa jaringan transportasi pada malam yang sama. Kereta Api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang melayani rute Gambir–Surabaya mengalami tabrakan dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur. Menurut pernyataan Manajer Humas KAI Daop 1, insiden bermula dari kecelakaan taksi yang menabrak KRL di perlintasan jalur, menyebabkan gangguan layanan dan penundaan operasional. Tidak ada korban jiwa, namun insiden menambah tekanan pada pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar‑instansi transportasi.
Sejumlah hoaks juga menyebar luas di media sosial menjelang pelantikan. Cek Fakta Liputan6.com menegaskan bahwa klaim tentang Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyatakan pemerintah mengelola zakat dan infaq untuk “menyelamatkan umat dari api neraka” adalah tidak benar. Demikian pula, laporan palsu yang menyebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPR atas usulan Presiden Jokowi juga telah dibantah.
Pengamat politik menilai bahwa reshuffle ini merupakan upaya Prabowo memperkuat basis dukungan sekaligus menyeimbangkan perwakilan sektoral dalam kabinet. Penunjukan seorang tokoh buruh seperti Jumhur Hidayat diharapkan dapat meredam potensi konflik industri, sementara kembalinya Hasan Nasbi dan Abdul Kadir Karding menandakan keinginan Presiden untuk mengembalikan kepercayaan pada pejabat yang telah terbukti berpengalaman.
Di sisi lain, kehadiran tokoh intelektual Rocky Gerung di Istana Negara menambah warna politik. Dikenal sebagai kritikus tajam, Gerung hadir mengenakan batik cokelat dan menyatakan dukungan moralnya kepada pemerintah, meski tidak memegang jabatan resmi.
Secara keseluruhan, Reshuffle Kabinet Prabowo menandai fase baru dalam pemerintahan Merah Putih. Dengan kombinasi wajah baru, pengembalian tokoh berpengalaman, serta tantangan operasional seperti insiden kereta, pemerintahan dihadapkan pada tugas menstabilkan kebijakan domestik sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, implementasi kebijakan yang dipimpin oleh pejabat baru ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan reshuffle, terutama dalam bidang lingkungan, komunikasi pemerintah, dan keamanan karantina. Pemerintah juga harus menangani penyebaran hoaks secara proaktif agar tidak mengganggu agenda reformasi.