Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud: Dari Mobil Range Rover hingga Demo Ricuh di Samarinda
·
Berita Pilihan 23 April 2026 – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menjadi sorotan publik setelah dua skandal besar memicu demonstrasi massal di depan kantor gubernur pada 21 April 2026. Kontroversi Gubernur Kaltim berawal dari pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover Autobiography LWB PHEV senilai Rp 8,5 miliar, lalu berlanjut ke rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar. Kedua proyek tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi anggaran dan prioritas penggunaan dana publik.
Pengadaan mobil dinas diumumkan pada awal April dan segera menuai kritik tajam dari partai politik, aktivis, serta masyarakat umum. Kendaraan tersebut dijelaskan oleh pihak gubernur sebagai upaya menjaga “marwah” provinsi, namun setelah tekanan media, mobil itu dikembalikan kepada penyedia jasa tanpa pernah digunakan secara resmi.
Tak lama kemudian, pada 6 April, Rudy Mas’ud menyatakan bahwa anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur telah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa proses tersebut telah melewati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, hingga memperoleh persetujuan akhir dari kementerian terkait.
Namun, sepekan kemudian, Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim, M. Irfan Pranata, mengonfirmasi bahwa tim dari Kemendagri turun langsung ke provinsi untuk melakukan pemeriksaan lapangan. “Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional,” ujarnya di Kompleks DPRD Kaltim.
Data Inaproc Kaltim menguraikan rincian anggaran Rp 25 miliar menjadi 57 item belanja. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
| Komponen | Jumlah Item | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| Renovasi Rumah Gubernur | 35 | 12.000.000.000 |
| Renovasi Rumah Wakil Gubernur | 17 | 4.900.000.000 |
| Penataan Ruang Kerja Kantor Gubernur | 5 | 8.200.000.000 |
Beberapa item mencakup rehabilitasi bangunan, pengadaan meubeler, peralatan dapur, hingga alat pemadam kebakaran. Pemerintah berargumen bahwa rumah jabatan tersebut sudah puluhan tahun tidak ditempati, sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh.
Reaksi masyarakat tidak butuh waktu lama untuk memuncak. Pada 21 April, ribuan mahasiswa, aktivis, dan warga berkumpul di depan kantor gubernur di Samarinda. Mereka menuntut transparansi, penjelasan rinci mengenai pengadaan mobil dan renovasi, serta meminta audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
- Peninjauan kembali anggaran rumah jabatan dan mobil dinas
- Pembentukan tim independen untuk audit
- Peningkatan pengawasan DPRD terhadap eksekutif provinsi
Demonstrasi yang awalnya direncanakan damai berujung ricuh ketika Gubernur Rudy Mas’ud tidak muncul untuk bertemu massa. Menurut Kapolda Kaltim Endar Priantoro, gubernur berada di kantor namun menolak memberikan audiensi. Ketegangan memuncak, massa melemparkan benda-benda ke aparat, sementara polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Kerusakan fisik terlihat jelas: kawat berduri terurai, pagar berlumuran oli, dan videotron depan kantor tertutup papan tripleks. Meskipun aksi berakhir pada malam harinya, akses media ke kompleks gubernur tetap dibatasi.
Berbagai pihak politik memberikan komentar. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Rudy Mas’ud adalah sosok yang “low profile” dan tidak anti dialog. Ia menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog, bukan kericuhan.
Di sisi lain, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim melalui koordinator Erly Sopiansyah menyatakan aksi tetap damai sampai pukul 17.00 WIB, namun dinamika lapangan di luar kendali mereka. Donasi logistik masyarakat tercatat mencapai Rp 26 juta.
Setelah kericuhan mereda, Rudy Mas’ud mengunggah pernyataan singkat di media sosial, mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan, mahasiswa, dan masyarakat. Ia menekankan harapan agar warga menjadi “mata dan telinga” dalam evaluasi kinerja pemerintah provinsi.
Gubernur dijadwalkan menggelar konferensi pers pada 23 April 2026 di Hotel Atlet, namun hingga kini belum ada penjelasan terperinci mengenai anggaran rumah jabatan dan mobil dinas. Pemerintah provinsi tetap menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dilalui secara resmi.
Kontroversi Gubernur Kaltim ini menjadi contoh nyata bagaimana persepsi publik terhadap penggunaan dana publik dapat memicu aksi massa bila tidak ada transparansi yang memadai. Pemerintah daerah kini berada di bawah tekanan untuk memberikan klarifikasi lengkap, sekaligus menenangkan situasi yang masih rawan di Samarinda.