KPK Ungkap Dugaan Sudewo Intervensi Lelang Proyek Kereta: Skandal Korupsi Tingkat Tinggi
·
Berita Pilihan 22 April 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kasus korupsi di sektor perkeretaapian setelah mengungkap dugaan intervensi lelang yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Pati, Sudewo. Penyidik mengklaim bahwa Sudewo, yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI pada periode 2019-2024, diduga memanfaatkan posisinya untuk mengatur proses lelang proyek pembangunan jalur kereta Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penyelidikan berfokus pada aliran uang yang masuk ke rekening orang kepercayaan Sudewo serta upaya mengubah mekanisme lelang demi kepentingan pribadi. “Penyidik mendalami materi terkait dugaan intervensi, pengaturan lelang, hingga dugaan pemberian fee proyek untuk Sudewo melalui orang kepercayaannya,” ujar Budi dalam keterangan tertulis pada 22 April 2026.
Kasus ini bermula pada Januari 2026, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo di Kabupaten Pati. Sehari kemudian, ia dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta bersama tujuh tersangka lainnya untuk menjalani proses penyidikan. Pada 20 Januari 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, menandai bahwa penyelidikan sudah meluas ke sejumlah jaringan korupsi lokal.
Pemeriksaan saksi kunci dimulai pada 21 April 2026. Tiga saksi pertama yang dipanggil adalah HS, seorang aparatur sipil negara di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya; MSH, perwakilan PT Surya Kencana Baru; serta NW, Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi sekaligus Komisaris CV Cakra Semesta. Ketiga saksi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai proses lelang di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Timur yang diduga dimanipulasi oleh Sudewo bersama rekan-rekannya, termasuk Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Perhubungan.
Selain tiga saksi di atas, KPK juga memeriksa sejumlah figur penting lainnya, antara lain Sugiri Heru Sangoko, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ponorogo dan Direktur PT Giri Bangun Sentosa, serta R. Reza Maullana Maghribi, PPK pada BTP Jawa Timur periode 2021-2022, dan Dimas Hadi Putra, PPK Jember‑Kalisat tahun 2023. Semua pemeriksaan ini bertujuan mengungkap jaringan pemberian imbalan finansial yang mengalir melalui orang‑orang terpercaya Sudewo selama ia masih menjabat sebagai anggota DPR.
Dalam penyelidikan, KPK menyoroti adanya aliran “commitment fee” yang diduga dibayarkan kepada Sudewo. Fee tersebut konon terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang dikelola DJKA. Penggunaan orang kepercayaan sebagai perantara dinilai melanggar aturan etika dan mengindikasikan adanya praktik suap yang tersembunyi.
Penetapan status Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta menegaskan beratnya tuduhan yang dihadapi. KPK menegaskan bahwa seorang mantan pejabat publik tidak boleh menerima uang dari proyek yang berada di bawah pengawasannya, terutama ketika ia ditugaskan untuk memantau kerja Ditjen Perkeretaapian guna mencegah penyimpangan.
Selain intervensi lelang, penyidik juga mengusut dugaan lain, termasuk pemerasan jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Sudewo tidak hanya terbatas pada sektor perkeretaapian, melainkan meluas ke berbagai bentuk korupsi di tingkat daerah.
KPK menyatakan bahwa pemeriksaan masih berlanjut. “Dari pemeriksaan ini penyidik tentunya masih akan terus mendalami kepada pihak‑pihak lain untuk memperkuat keterangan para saksi,” kata Budi Prasetyo. Ia menambahkan bahwa panggilan saksi tambahan akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan guna memastikan semua aspek kasus terungkap secara menyeluruh.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Masyarakat dan kalangan pengamat menilai bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap Sudewo dapat menjadi contoh penting dalam memerangi praktik korupsi di sektor publik.
Dengan proses hukum yang terus berjalan, semua mata kini tertuju pada hasil akhir penyidikan KPK. Jika terbukti bersalah, Sudewo dapat dijatuhi hukuman penjara yang signifikan serta sanksi administratif yang melarangnya kembali menduduki jabatan publik.