Kritik Menggelitik Kunjungan Gibran ke Papua: Pencitraan atau Solusi Nyata?
·
Berita Pilihan 25 April 2026 – JAKARTA, 25 April 2026 – Kunjungan kerja Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke Papua Tengah pada 20‑22 April menuai sorotan tajam dari sejumlah pengamat. Dua tokoh publik, Pangi Syarwi Chaniago selaku Direktur Eksekutif Voxpol Center dan Jamiluddin Ritonga, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, secara terbuka menilai bahwa kunjungan Gibran lebih menonjolkan aspek pencitraan dibandingkan pemecahan masalah substantif di wilayah tersebut.
Pangi menyoroti bahwa agenda utama Gibran selama tiga hari di Papua tampak terbatas pada pembagian buku dan serangkaian acara seremonial. “Saya mencermati kunjungan Gibran bagi‑bagi buku dan pencitraan. Tidak ada dampak apa‑apa, saya pikir kritikan yang sudah tepat,” ungkapnya melalui layanan pesan pada Jumat, 24 April. Menurut Pangi, masyarakat Papua dapat menilai kunjungan tersebut sebagai pengeluaran uang negara yang besar namun tidak menghasilkan manfaat konkret. Ia menambahkan, “Uang negara habis untuk kunjungan yang tak berdampak. Hanya demi seremonial. Bayangkan pergi ke Papua, berapa uang negara habis hanya untuk bagi buku.”
Jamiluddin Ritonga menambahkan perspektif serupa dengan menekankan keterbatasan durasi kunjungan. “Kunjungan semacam itu lebih menonjolkan aspek seremonial daripada pemecahan masalah,” katanya pada Kamis, 23 April. Ia menilai bahwa peran Gibran sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BP3OKP) tidak dapat optimal jika model kerja tetap mengandalkan kunjungan singkat yang berakhir dengan kembali ke Jakarta.
Pengamat politik tersebut juga menyoroti konteks politik yang melingkupi kunjungan ini. Jamiluddin mencatat bahwa tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua tidak akan tercapai bila pendekatan yang dipilih bersifat simbolik. “Bagaimana mungkin Gibran dapat menangani persoalan HAM dan pendekatan keamanan bila Papua hanya jadi tempat persinggahan lalu kembali ke Jakarta,” ujarnya.
Selain kritik, kedua pengamat memberikan saran konstruktif. Jamiluddin menyarankan agar Gibran menempatkan kantornya secara permanen di Papua demi meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat kehadiran institusional. “Kantor di Papua akan memungkinkan pemantauan langsung atas proyek‑proyek infrastruktur dan penanganan isu‑isu hak asasi manusia,” tegasnya.
- Penekanan pada pencitraan: pembagian buku, foto‑foto, dan acara seremonial.
- Kurangnya kebijakan substansial: tidak ada program konkret yang diumumkan atau diimplementasikan selama kunjungan.
- Biaya tinggi: anggaran perjalanan, logistik, dan akomodasi yang dianggap tidak sebanding dengan hasil.
- Saran: penempatan kantor permanen di Papua serta peningkatan koordinasi dengan lembaga‑lembaga lokal.
Respons resmi dari tim komunikasi Gibran belum keluar pada saat penulisan artikel ini. Namun, sejumlah warga Papua di media sosial mengekspresikan kekecewaan serupa, menilai bahwa kunjungan tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang solutif.
Secara historis, kunjungan presiden dan wakil presiden ke Papua kerap menjadi ajang politik menjelang pemilihan. Pangi mengaitkan kunjungan Gibran dengan pola yang sama, mengingat ayahnya, Presiden Joko Widodo, pernah melakukan kunjungan serupa dengan harapan meningkatkan citra politik. “Sepuluh tahun hasil kunjungan Jokowi tidak ada yang substansial,” pungkas Pangi.
Menimbang semua sudut pandang, jelas bahwa kritik terhadap kunjungan Gibran tidak sekadar persoalan estetika, melainkan menyingkap persoalan struktural mengenai cara pemerintah pusat menangani daerah yang secara geografis dan sosial‑ekonomi sangat menantang. Apakah pencitraan dapat digantikan oleh kebijakan konkret masih menjadi pertanyaan utama yang menanti jawaban dalam minggu‑minggu ke depan.