Komisi XI DPR Dorong Stabilitas Rupiah dan Penguatan Infrastruktur Pangan lewat Gudang Bulog serta Pengawasan Bank Real‑Time
·
Berita Pilihan 20 Mei 2026 – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan optimisme tinggi bahwa nilai tukar rupiah akan segera kembali stabil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke‑16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025‑2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12 Maret 2026. Menurutnya, koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan menjadi kunci utama untuk menahan tekanan nilai tukar terhadap dolar AS.
Dalam rangka menegakkan konsistensi kebijakan, Komisi XI DPR berkomitmen melakukan monitoring intensif terhadap dinamika pasar. Misbakhun menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik agar tidak terjebak dalam kepanikan yang dapat memperburuk sentimen pasar. Ia menambahkan, “Jika ada gelombang besar, nakhoda harus bekerja serius menjaga arah kapal, namun penumpang tidak perlu panik seolah kapal akan tenggelam.”
Di samping upaya stabilisasi rupiah, Komisi XI DPR juga menyoroti peran strategis Bulog dalam mengendalikan harga pangan. Anggota DPR Komisi XI, Kamrussamad, mengunjungi gudang Bulog di Cianjur, Jawa Barat, pada 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut bertujuan menilai kebutuhan penambahan fasilitas penyimpanan di wilayah selatan Kabupaten Cianjur. Saat ini, Bulog Cianjur mengoperasikan satu gudang induk dan tiga filial dengan total kapasitas sekitar 9.300 ton beras, namun jarak lebih dari 100 kilometer antara gudang induk dan daerah selatan menyebabkan biaya distribusi yang tinggi.
Kamrussamad mengajak Pemerintah Kabupaten Cianjur serta pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam skema kerja sama pembangunan gudang baru. Ia menegaskan, penambahan satu gudang di selatan Cianjur akan memperpendek jarak distribusi, menurunkan biaya logistik, dan berkontribusi pada penurunan harga pangan bagi konsumen.
Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat fungsi pengawasannya dengan mengembangkan sistem data real‑time. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa selama ini LPS mengalami keterlambatan deteksi data hingga 30 hari pada lebih dari 1.500 bank yang dipantau setiap bulan. Untuk mengatasi hal tersebut, LPS tengah membangun core system yang terintegrasi dengan bank, memungkinkan pengumpulan data nasabah, simpanan, dan pinjaman secara langsung.
Anggito menambahkan bahwa sistem baru akan berupa data warehouse yang terhubung dengan jaringan LPS, serta mewajibkan semua bank, termasuk BPR, untuk menyediakan data secara real‑time. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa data, yang saat ini menjadi penyebab sekitar 20 kasus litigasi yang ditangani LPS.
Penguatan pengawasan LPS juga melibatkan penyesuaian tugas Dewan Komisioner melalui revisi Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5 Tahun 2023. Fokus utama revisi adalah memisahkan fungsi strategis, operasional, dan dukungan manajemen secara lebih jelas. Ketua DK akan memusatkan perhatian pada kebijakan strategis, manajemen risiko GRC, serta penyusunan anggaran, sedangkan Wakil Ketua DK akan mengelola fungsi operasional dan wilayah, termasuk penambahan kantor wilayah Jakarta yang akan mengkoordinasikan kegiatan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY.
Sinergi antara Komisi XI DPR, Bulog, dan LPS mencerminkan upaya terpadu pemerintah untuk menstabilkan ekonomi nasional. Dengan menjaga nilai tukar rupiah, memperkuat rantai pasok pangan, serta meningkatkan akurasi pengawasan perbankan, Komisi XI DPR berperan sebagai penghubung utama antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ke depan, Komisi XI DPR berjanji akan terus memantau perkembangan nilai tukar, mempercepat pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan, serta memastikan implementasi sistem data real‑time LPS selesai paling lambat tahun 2027. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan volatilitas pasar, menekan inflasi pangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.