SPMB 2026: Persaingan Ketat di Kabupaten Semarang dan Upaya Menghadapi Ancaman Kemarau
·
Berita Pilihan 09 Mei 2026 – Wilayah kecamatan Ungaran dan Bergas diprediksi menjadi kawasan persaingan sengit untuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Semarang. Plt Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang M Taufiqur Rahman mengatakan, SPMB dijadwalkan pada 2-4 Juni 2026.
Secara total, Kabupaten Semarang masih surplus 1.102 kursi. Namun, persaingan ketat diprediksi terjadi di Ungaran sebagai ibu kota kabupaten karena jumlah siswanya tinggi sementara jumlah SMP negeri terbatas. Wilayah Bergas juga relatif ketat.
Potensi lulusan SD dan MI tahun ini mencapai 15.474 siswa. Sementara itu, total daya tampung SMP dan MTs di Kabupaten Semarang mencapai 16.576 kursi. Menurutnya, persaingan di wilayah pinggiran cenderung lebih longgar.
Untuk jenjang SD, daya tampung tercatat sebanyak 23.065 kursi, sedangkan lulusan TK/RA hanya 13.865 anak. Pihaknya optimistis kuota tersebut akan terpenuhi mengingat ijazah TK bukan syarat mutlak masuk SD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong para pengembang perumahan di wilayahnya agar mengembangkan konsep perumahan mandiri energi. Dia mengusulkan agar kawasan perumahan baru tidak lagi hanya bergantung pada pasokan gas elpiji konvensional, melainkan mengintegrasikan sistem pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sumber energi alternatif berupa biogas.
Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyatakan bahwa pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026. Menurutnya, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang di berbagai daerah.
Kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal sangat penting. Dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Langkah mitigasi dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan kerja terkait, sangat diperlukan. Mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada dan melakukan identifikasi titik-titik mana yang berpotensi mengalami kekeringan menjadi langkah yang harus segera dilakukan.
Dalam menghadapi ancaman kemarau, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dimaksimalkan demi mengantisipasi dampak kekeringan serta menjaga ketahanan masyarakat selama musim kemarau.
Di tengah persiapan menghadapi kemarau dan proses SPMB, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. Dengan demikian, dampak kemarau dapat diminimalkan, dan proses SPMB dapat berjalan lancar.