Lawan Sanksi AS, China Tak Gentar Beli Minyak Iran Pakai UU Anti Sanksi Lindungi Perusahaan Domestik
·
Berita Pilihan 08 Mei 2026 – Departemen Keuangan AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi kepada Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij al-Bahadly, dan para pemimpin milisi pro-Iran, karena dinilai melanggar sanksi AS dengan membantu Iran menjual minyak. Sanksi tersebut berupa pembekuan semua aset milik orang-orang yang ditargetkan yang berada di Amerika Serikat, dan melarang warga AS berurusan dengan mereka.
Kementerian Perminyakan Irak membantah tuduhan tersebut dan mengatakan siap bekerja sama dan melakukan penyelidikan yang adil terkait klaim yang diajukan. Operasi ekspor minyak mentah, pemasaran, pemuatan kapal tanker, dan prosedur terkait bukanlah tanggung jawab Maarij.
Sementara itu, Rusia dan China diperkirakan akan memveto rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Selat Hormuz dan sanksi terhadap Iran. Amerika Serikat (AS) dan Bahrain adalah pendukung utama resolusi ini, namun juga mendapat dukungan kuat dan disponsori bersama oleh negara-negara kerja sama Teluk (GCC).
Rancangan resolusi tersebut diperkirakan mendapat dukungan luas di dalam Dewan Keamanan PBB, karena berakar pada gagasan prinsip kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Meski demikian, ada potensi hambatan besar bagi pengesahan rancangan resolusi dari Rusia dan China, yang keduanya memiliki hak veto di dewan tersebut.
Perwakilan tetap Iran untuk PBB pada Kamis mengkritik rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh AS dan Bahrain. Duta Besar Amir Saeid Iravani menuduh kedua negara tersebut berupaya melegitimasi apa yang disebutnya sebagai tindakan AS yang melanggar hukum di Selat Hormuz.
China dan Rusia telah memberitahu anggota dewan bahwa mereka berencana untuk memveto rancangan resolusi tersebut. Adapun alasannya, antara lain, rancangan resolusi tersebut mengisyaratkan sanksi terhadap Iran. Kemudian, ia tidak secara khusus menyebut Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang memulai perang.
Kesimpulan dari peristiwa ini adalah bahwa AS dan Iran masih berselisih memperebutkan kendali atas Selat Hormuz, dan Rusia serta China berpotensi menjadi sandungan bagi AS untuk memberikan sanksi kepada Iran.