Berita Pilihan

Rocky Gerung Puji Jumhur Hidayat: Mantan Napi Intelektual Jadi Penanda Kabinet Prabowo yang Efektif

admin ·
Rocky Gerung Puji Jumhur Hidayat: Mantan Napi Intelektual Jadi Penanda Kabinet Prabowo yang Efektif

Berita Pilihan 30 April 2026 – Surabaya – Pada sebuah upacara pelantikan Kementerian Lingkungan Hidup, sorotan media tertuju pada figur baru yang mengisi jabatan strategis tersebut: Jumhur Hidayat. Seorang aktivis buruh yang pernah menapaki dua kali penjara, kini menjadi Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen penting ini diperkuat oleh kehadiran Rocky Gerung, tokoh intelektual publik, yang secara terbuka memuji latar belakang dan kompetensi sang menteri.

Rocky Gerung menyatakan, “Saya hadir mewakili masyarakat sipil. Mengantar bekas napi yang menjadi menteri.” Pernyataan singkat tersebut menggambarkan dukungan kuat terhadap profil Jumhur Hidayat sebagai “mantan napi intelektual” yang kini dipercaya mengawal kebijakan lingkungan di tingkat nasional. Gerung menekankan bahwa pengalaman penahanan tidak mengurangi kredibilitas, melainkan menambah kedalaman pemahaman terhadap dinamika sosial‑ekonomi dan hak‑hak buruh.

Baca juga:

Jumhur Hidayat dikenal sebagai aktivis sejak masa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia pernah menolak kebijakan Menteri Rudini pada era 1990‑an, dan kembali menjadi sorotan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika ia dituduh menyebarkan berita bohong. Kedua episode penahanan itu membentuk citra publiknya sebagai sosok yang tak gentar menentang kebijakan yang dianggap merugikan rakyat kecil dan lingkungan.

Kariernya di dunia pemerintahan dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika ia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Di posisi itu, Jumhur berperan mengelola perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menunjukkan kemampuan administratifnya. Namun, perbedaan ideologis membuatnya menjadi kritikus vokal pemerintahan Jokowi, terutama penolakannya terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap melemahkan hak‑hak buruh.

Penunjukan sebagai Menteri Lingkungan Hidup menandakan perubahan strategi politik Prabowo. Kabinet yang dipimpin oleh Prabowo kini menampilkan sosok‑sosok yang sebelumnya dianggap musuh politik, mengindikasikan upaya merangkul elemen-elemen kritis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif. Lingkungan hidup, yang selama ini sering digabung dengan kementerian lain seperti Kehutanan atau Kependudukan, kini berdiri sendiri. Hal ini memberikan ruang bagi Menteri baru untuk mengawasi sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta industri yang berpotensi mencemari alam.

Baca juga:

Rocky Gerung menambahkan, “Jika kementerian ini bekerja dengan normal, ia dapat mengontrol semua pemain bisnis ekstraktif, meminimalkan bencana hutan gundul, dan mengurangi pencemaran industri.” Pernyataan tersebut menegaskan ekspektasi tinggi terhadap Jumhur Hidayat, yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan antara hak‑buruh, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Pengalaman aktivis buruh memberikan keunggulan tersendiri. Jumhur dapat menyuarakan kepentingan pekerja tambang, petani kelapa sawit, serta komunitas adat yang selama ini terpinggirkan dalam perencanaan kebijakan. Ia diyakini akan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan konservasi alam, sebuah tantangan besar mengingat tekanan investasi asing dan kepentingan korporasi.

Kabinet Prabowo kini terlihat lebih “efektif” menurut analisis pengamat politik. Penempatan figur‑figur seperti Jumhur Hidayat mencerminkan strategi koalisi lintas ideologi, menggabungkan elemen‑elemen progresif dan konservatif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan di mata publik, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya menolak kebijakan pemerintah pusat.

Baca juga:

Secara keseluruhan, pelantikan Jumhur Hidayat dan pujian Rocky Gerung menandakan fase baru dalam dinamika politik Indonesia. Kombinasi pengalaman aktivisme, pemahaman tentang hak‑buruh, dan kepercayaan dari pimpinan kabinet membuka peluang bagi kebijakan lingkungan yang lebih tegas dan berkeadilan. Masyarakat sipil kini menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk melindungi sumber daya alam sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja di sektor‑sektor kritis.