Kenaikan Harga Solar Memaksa Ribuan Kapal Nelayan Tunda Melaut, Pertamina Angkat Suara
·
Berita Pilihan 06 Mei 2026 – Pertamina pada hari Selasa (5/5/2026) secara resmi menanggapi lonjakan harga solar yang telah menekan operasional kapal nelayan di sejumlah wilayah pantai Indonesia. Kenaikan harga solar yang terjadi sejak awal tahun ini, dari sekitar Rp17 ribu menjadi lebih dari Rp30 ribu per liter, membuat biaya operasional melaut meningkat hingga 70 persen, menurut pernyataan resmi Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun.
Berbagai wilayah pelabuhan melaporkan dampak nyata. Di Indramayu, nelayan melaporkan bahwa lebih dari 200 kapal kecil menolak melaut karena tidak mampu menanggung biaya bahan bakar. Haji Tisa, seorang ketua asosiasi nelayan setempat, menyatakan bahwa situasi menjadi “berat” dan mengancam mata pencaharian ribuan keluarga. Di Muara Angke, Jakarta Utara, ratusan kapal tidak berlayar sejak Maret 2026. Nelayan setempat mengaku pendapatan mereka turun drastis, bahkan ada yang terpaksa menjual aset lain demi menutup biaya hidup.
Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kondisi serupa terjadi pada lebih dari 1.200 kapal berukuran di atas 30 GT. Kapal-kapal tersebut tetap berlabuh di pelabuhan Juwana, menunggu kebijakan yang dapat menurunkan beban biaya bahan bakar. Seorang nelayan bernama Agus Utomo mengaku, “Biaya melaut kini sulit dijangkau, sehingga banyak di antara kami memilih tidak beroperasi.” Ia menambahkan bahwa penurunan pasokan ikan mengganggu tidak hanya nelayan, tetapi juga industri pengolahan hasil laut yang bergantung pada pasokan harian.
Menanggapi keluhan tersebut, Pertamina menegaskan bahwa stok BBM, termasuk biosolar, tetap terjaga dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Robert Dumatubun menekankan bahwa klaim tentang kelangkaan BBM tidak berdasar, dan mengajak konsumen yang mengalami kekosongan stok di SPBU melaporkan melalui Call Center 135. Selain itu, Pertamina telah menambah armada mobil tangki serta mengoptimalkan jam operasional SPBU menjadi 24 jam di beberapa titik kritis, seperti di wilayah Sumatera Utara, demi mempercepat distribusi.
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan komunitas nelayan. Sebagai respons, kelompok nelayan dari Indramayu, Muara Angke, dan Pati merencanakan aksi damai pada 4 Mei 2026, dengan perkiraan partisipasi sekitar 10.000 orang. Aksi tersebut bertujuan menuntut penurunan harga solar dan kebijakan subsidi yang lebih adil, mengingat bahan bakar tetap menjadi komponen terbesar dalam biaya operasional pelayaran.
Berikut rangkuman langkah-langkah yang diambil oleh Pertamina dan respons masyarakat:
- Penambahan armada mobil tangki untuk distribusi cepat.
- Pengoperasian SPBU 24 jam di zona kritis.
- Komitmen menjaga stok biosolar tetap mencukupi.
- Pengaduan konsumen diarahkan ke Call Center 135.
- Aksi damai nelayan menuntut penurunan harga solar.
Secara ekonomi, dampak kenaikan harga solar tidak hanya dirasakan oleh sektor perikanan, tetapi juga oleh industri pendukung seperti pabrik pengolahan ikan, penyedia pakan laut, dan layanan logistik. Penurunan volume penangkapan ikan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pedagang ikan, yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat di daerah pesisir.
Pemerintah pusat dan daerah dihadapkan pada pilihan kebijakan: menurunkan tarif solar secara langsung atau memperkenalkan skema subsidi khusus untuk sektor perikanan. Beberapa pakar ekonomi menyarankan pengembangan energi alternatif, seperti biofuel berbasis limbah kelautan, yang dapat mengurangi ketergantungan pada solar konvensional.
Jika tren kenaikan harga solar terus berlanjut, risiko melemahnya sektor perikanan nasional semakin besar. Hal ini dapat memicu peningkatan angka pengangguran di wilayah pesisir, menurunkan produksi ikan domestik, dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, dialog antara Pertamina, pemerintah, dan komunitas nelayan menjadi krusial untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.
Nelayan berharap kebijakan penyesuaian harga solar yang diumumkan pada 4 Mei 2026 dapat segera diikuti dengan langkah konkret, termasuk penyesuaian tarif subsidi bagi kapal nelayan. Sementara itu, Pertamina berjanji akan terus memantau situasi dan memastikan ketersediaan BBM yang stabil di seluruh negeri.