Peta Kekuatan NU Menjelang Muktamar ke-35: 5 Poros ‘Paslon’ yang Bersaing Memperebutkan 400 Suara
·
Berita Pilihan 02 Mei 2026 – Jakarta, 1 Mei 2026 – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi semakin menghangat. HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, lebih dikenal sebagai Gus Lilur, menyoroti munculnya peta kekuatan NU yang kini terstruktur dalam lima poros utama, masing-masing mengusung pasangan calon Ketua Umum dan Rais Aam. Total suara yang dapat diperebutkan diperkirakan mencapai 400, menjadikan kontestasi internal sebanding dengan pemilihan politik nasional.
Gus Lilur menjelaskan bahwa pola pencalonan kini berbentuk berpasangan, sehingga istilah “paslon” menjadi tepat untuk menggambarkan strategi dua jabatan strategis: Ketua Umum PBNU dan Rais Aam yang dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Meskipun AHWA bersifat formal, dalam praktiknya komposisinya sering dipengaruhi oleh relasi politik dan jaringan kekuasaan. Berikut rangkaian poros yang ia identifikasi:
- Poros 1 – Petahana Yahya Cholil Staquf: Ketua Umum yang sedang menjabat kini mencari pasangan Rais Aam yang dapat memperluas basis dukungan sekaligus menambah legitimasi di kalangan kiai dan aktivis muda.
- Poros 2 – Rais Aam Petahana KH Miftachul Akhyar: Bersama Sekretaris Jenderal petahana Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mereka berupaya menemukan calon Ketua Umum yang selaras dengan agenda reformasi internal.
- Poros 3 – Kekuatan Pemerintah: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyiapkan figur yang didukung jaringan kementerian, dengan fokus memperkuat posisi NU dalam kebijakan keagamaan nasional.
- Poros 4 – Jaringan PKB dan IKA PMII: Kelompok ini menyoroti beberapa nama potensial, termasuk KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudhori, KH Imam Jazuli, dan KH Abdul Ghoffar Rozin, yang bersaing untuk memperoleh dukungan mayoritas.
- Poros 5 – PWNU Jawa Timur: Jaringan ini mendukung KH Abdul Hakim Mahfuz sebagai calon Ketua Umum, sementara KH Marzuki Mustamar menjadi alternatif yang juga berakar kuat di wilayah Jawa Timur.
Kelima poros ini tidak beroperasi secara terisolasi; mereka saling mempengaruhi melalui aliansi taktis, negosiasi kursi, dan pertukaran dukungan suara. Misalnya, Poros 1 berpotensi menjalin koalisi dengan Poros 4 untuk mengamankan suara dari jaringan mahasiswa, sementara Poros 3 dapat menambah bobot politik dengan menggarisbawahi kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi NU.
Pengamat politik NU menilai bahwa meskipun terdapat enam poros secara teoritis, lima poros utama yang disebutkan di atas menjadi penentu utama dalam perebutan 400 suara. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi sumber daya, jaringan kader, serta kemampuan mobilisasi massa yang dimiliki masing‑masing poros. Kekuatan jaringan PKB, misalnya, didukung oleh basis politik yang luas di tingkat daerah, sedangkan dukungan pemerintah memberi Poros 3 akses pada sumber daya administratif.
Strategi pasangan calon (paslon) ini menandai perubahan signifikan dalam budaya politik internal NU. Sebelumnya, pemilihan Ketua Umum dan Rais Aam lebih bersifat terpisah; kini kedua posisi saling mengikat, menuntut calon untuk mempertimbangkan kompatibilitas visi, program, dan jaringan pendukung. Gus Lilur menegaskan, “Komposisi AHWA tidak lagi netral, melainkan hasil kompromi antara aktor-aktor utama yang menginginkan stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan.”
Selain faktor politik, faktor geografis juga memainkan peran penting. Jawa Timur, sebagai wilayah dengan kader NU terbanyak, menjadi arena persaingan sengit antara Poros 5 dan Poros 6 (alternatif). Kedua poros tersebut berusaha mengamankan dukungan mayoritas dari PWNU Jawa Timur, yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pemilihan AHWA.
Secara keseluruhan, peta kekuatan NU menjelang Muktamar ke-35 menunjukkan dinamika yang cair dan terus berubah. Setiap poros berupaya mengkonsolidasikan dukungan internal serta memaksimalkan aliansi lintas jaringan. Jika semua faktor ini berakhir dalam koalisi yang solid, kemungkinan besar satu paslon akan menguasai mayoritas 400 suara, memastikan kelanjutan kebijakan yang sejalan dengan agenda reformasi yang diusung oleh pemimpin saat ini.
Pengamatan ini menegaskan bahwa proses internal NU tidak hanya menjadi urusan internal semata, melainkan memiliki implikasi luas bagi politik nasional, mengingat peran NU sebagai fondasi utama dalam struktur sosial‑keagamaan Indonesia.