Dosen Komunikasi Kritis: Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari Dinilai Kurang Tepat
·
Berita Pilihan 01 Mei 2026 – Presiden Prabowo Subianto pada 30 April 2026 resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi serta menugaskan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Penunjukan tersebut diumumkan di Istana Kepresidenan dan langsung menjadi sorotan media serta kalangan akademisi.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai langkah ini sebagai upaya memperkuat koordinasi pesan pemerintah. Menurutnya, rekam jejak Hasan sebagai konsultan politik dan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menunjukkan kapasitas yang solid dalam membantu presiden mengelola narasi publik. “Hasan Nasbi ditarik kembali untuk mengisi posisi baru sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh presiden, baik untuk kepentingan komunikasi internal maupun eksternal,” kata Efriza.
Namun, tidak semua pihak menyambut positif. Dosen komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Rina Wijaya, secara terbuka mengkritisi Penunjukan Hasan Nasbi dan Qodari. Menurutnya, keputusan tersebut mengabaikan prinsip profesionalisme dan independensi dalam penyusunan strategi komunikasi negara. “Kita melihat pola yang sama: penempatan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan politik dengan presiden, bukan berdasarkan kompetensi teknis yang terbukti,” ujarnya dalam sebuah kuliah umum pada 2 Mei 2026.
Dr. Rina menyoroti tiga aspek utama yang dianggapnya problematis:
- Keterkaitan politik yang kuat: Kedua figur tersebut memiliki latar belakang sebagai konsultan kampanye, sehingga risiko bias dalam penyusunan pesan publik meningkat.
- Keterbatasan akademis: Tidak ada bukti bahwa mereka pernah terlibat dalam riset komunikasi strategis atau evaluasi dampak kebijakan secara ilmiah.
- Pengaruh militeristik: Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden bersamaan dengan Qodari menambah kesan bahwa struktur komunikasi kini dipengaruhi oleh kultur militer, bukan kultur komunikasi publik yang inklusif.
Menurut Dr. Rina, strategi komunikasi yang efektif memerlukan kombinasi antara keahlian teknis, pemahaman psikologi massa, dan kebebasan analitis. Ia mengusulkan alternatif berikut:
- Mengangkat akademisi atau praktisi independen yang memiliki rekam jejak penelitian terpublikasi dalam bidang komunikasi politik.
- Membentuk tim lintas sektor yang melibatkan media, LSM, dan akademisi untuk menguji pesan sebelum disebarluaskan.
- Menetapkan mekanisme evaluasi berkala yang transparan, sehingga publik dapat menilai keberhasilan kebijakan komunikasi.
Di sisi lain, tim istana menegaskan bahwa Penunjukan Hasan Nasbi dan Qodari merupakan respons cepat terhadap gelombang kritik publik yang semakin intensif. Mereka berargumen bahwa sinergi antara penasihat khusus, badan komunikasi, dan kantor staf presiden akan menciptakan orkestrasi pesan yang lebih solid dan konsisten.
Pengamat lain, Anwar Prasetyo, menambahkan bahwa kehadiran Qodari sebagai kepala badan komunikasi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan media tradisional, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan pers. “Jika struktur komunikasi terlalu terpusat pada satu tokoh, risiko manipulasi pesan menjadi lebih tinggi,” ungkapnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, publik menantikan bagaimana sinergi ini akan terwujud di lapangan. Kritik Dr. Rina dan komentar analis lain menandakan adanya perdebatan yang lebih luas tentang peran komunikasi dalam tata kelola politik Indonesia. Keberhasilan atau kegagalan Penunjukan Hasan Nasbi dan Qodari akan menjadi indikator penting bagi stabilitas citra pemerintahan di era media sosial yang dinamis.
Kesimpulannya, meskipun pemerintah berusaha memperkuat koordinasi komunikasi, keberatan dari kalangan akademik menyoroti kebutuhan akan transparansi, independensi, dan profesionalisme yang lebih tinggi. Bagaimana Presiden Prabowo menanggapi kritik ini akan menjadi titik penting dalam perjalanan strategi komunikasi negara ke depan.