Kemendikbudristek Siapkan Kebijakan Tutup Prodi Tidak Relevan untuk Selaraskan Lulusan dengan Industri
·
Berita Pilihan 26 April 2026 – JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan rencana strategis menutup prodi tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kebijakan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 yang digelar di Badung, Bali, pada 23 April 2026. Tujuan utama adalah mengurangi kesenjangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya pendidikan tinggi.
Badri menegaskan, “Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi‑prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi.” Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program studi yang dianggap tidak selaras dengan arah pertumbuhan ekonomi masa depan.
Data internal Kementerian menunjukkan bahwa setiap tahun perguruan tinggi Indonesia menghasilkan sekitar 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Namun, sejumlah bidang studi mengalami oversupply. Badri menyebut contoh konkret: pada 2028 diproyeksikan akan terjadi kelebihan pasokan dokter, serta 490 ribu lulusan kependidikan setiap tahun, sementara lowongan untuk guru dan tenaga pendidik di TK hanya sekitar 20 ribu. “Jika dibiarkan, akan muncul mal‑distribusi dan ketidakseimbangan di masing‑masing daerah,” pungkasnya.
Untuk menanggapi fenomena ini, Kemendikbudristek mengidentifikasi sektor‑sektor prioritas yang akan menjadi fokus pengembangan prodi ke depan, antara lain:
- Energi terbarukan dan teknologi energi bersih
- Pangan dan agribisnis berkelanjutan
- Kesehatan, termasuk tenaga medis dan keperawatan
- Pertahanan dan keamanan
- Maritim dan kelautan
- Hilirisasi industri manufaktur
- Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi
Penguatan sektor‑sektor strategis ini diharapkan dapat menyalurkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Kementerian juga mengajak perguruan tinggi, termasuk anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Keluarga (Kemendukbangga), untuk berkolaborasi menyusun kajian relevansi prodi. Badri menekankan pentingnya kerelaan rektor dan pimpinan universitas dalam proses seleksi, serta harapan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara cepat dan terkoordinasi.
Respons dari kalangan akademisi beragam. Beberapa rektor menyatakan dukungan, mengingat banyak program studi yang dibuka secara market‑driven tanpa menimbang kebutuhan jangka panjang. Sementara itu, sejumlah kampus melaporkan kendala administratif dalam proses penutupan, termasuk kebutuhan regulasi internal dan dampak terhadap mahasiswa yang sedang menempuh studi. Sebagai langkah mitigasi, Kemendikbudristek berjanji menyediakan transisi bagi mahasiswa yang terpengaruh, seperti program transfer atau penyesuaian kurikulum.
Selain menutup prodi tidak relevan, kementerian juga menyiapkan kebijakan tambahan untuk mengatasi oversupply di bidang kedokteran dan kependidikan. Pemerintah berencana menambah jumlah fakultas kedokteran baru serta membuka 150 program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sejak 2025.
Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menyeimbangkan distribusi tenaga kerja terampil, mengurangi pengangguran terdidik, dan memperkuat basis industri strategis. Kebijakan tutup prodi tidak relevan menjadi bagian integral dari transformasi pendidikan tinggi menuju era industri 4.0, sekaligus menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.