Penutupan Prodi Tidak Relevan: Kontroversi Kemendikti dan Reaksi Unesa
·
Berita Pilihan 30 April 2026 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti) kembali memicu perdebatan nasional setelah Sekretaris Jenderal Badri Munir Sukoco menyatakan rencana menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Pernyataan itu disampaikan dalam Simposium Nasional Kependudukan pada 23 April 2026 dan menekankan perlunya seleksi cepat untuk meningkatkan kesesuaian lulusan dengan pasar kerja.
Reaksi pertama datang dari dunia akademik, terutama Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Nurhasan. Dalam sambutan di acara wisuda Graha Unesa, ia menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian dan harus didukung oleh analisis mendalam. “Mungkin masih dalam kajian ya. Prodi‑prodi ada yang sudah link dengan industri, ada yang tidak, tapi itu bagian dari penyelesaian persoalan bangsa,” ujarnya. Prof. Nurhasan menambahkan bahwa selain tingkat serapan lulusan, relevansi sebuah prodi juga diukur dari kontribusinya dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan budaya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memberikan pandangan yang agak berbeda. Ia menolak gagasan menutup prodi, melainkan mengusulkan pengembangan berkelanjutan. “Alih‑alih menutup, kita justru mengembangkan. Continuous improvement harus menjadi budaya tiap prodi,” kata Brian dalam konferensi pers di Jakarta pada 29 April 2026. Contohnya, ia menyebutkan evolusi jurusan teknik elektro yang kini harus mengintegrasikan Internet of Things (IoT), AI, dan teknologi kuantum.
Data yang diungkap Badri menggarisbawahi adanya kesenjangan tajam antara jumlah lulusan dan lapangan kerja yang tersedia. Ia menyoroti bahwa program studi keguruan meluluskan sekitar 490.000 mahasiswa per tahun, sementara lowongan untuk guru dan fasilitator taman kanak‑kanak hanya sekitar 20.000. Angka ini menimbulkan potensi pengangguran terdidik yang signifikan.
Berikut beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini:
- Target pemerintah: Menyusun daftar prodi yang dibutuhkan dalam empat hingga dua tahun ke depan, berdasarkan kajian Program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
- Pendekatan Unesa: Mempertahankan prodi yang berkontribusi pada penyelesaian masalah bangsa, sekaligus menguatkan sistem monitoring melalui career center untuk menilai efektivitas lulusan.
- Visi Mendikti: Mengubah kurikulum secara periodik, mendorong integrasi teknologi baru, dan menghindari penutupan total.
Para pakar pendidikan menilai bahwa solusi paling tepat berada di antara keduanya: tidak semua prodi harus ditutup, namun mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika industri perlu direstrukturisasi. Pendekatan “continuous improvement” yang diusung Brian menuntut perguruan tinggi melakukan evaluasi kurikulum setiap dua sampai empat tahun, serupa dengan standar di negara‑negara maju.
Unesa menegaskan bahwa mereka memiliki unit khusus yang memantau kinerja tiap program studi, termasuk data penempatan alumni. “Kita juga punya direktur khusus yang menangani buka‑tutup prodi yang tidak relevan,” tambah Prof. Nurhasan, menandakan kesiapan institusi dalam menanggapi kebijakan pemerintah.
Namun, para akademisi mengingatkan pentingnya proses partisipatif. Kajian harus melibatkan pemangku kepentingan—dosen, mahasiswa, industri, dan pemerintah daerah—untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa dialog yang inklusif, kebijakan penutupan dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.
Secara keseluruhan, wacana Penutupan prodi tidak relevan mencerminkan tantangan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya menyesuaikan output akademik dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Di sisi lain, institusi pendidikan menekankan pentingnya peran sosial dan kontribusi luas prodi terhadap pembangunan bangsa. Kedua perspektif tersebut perlu dijembatani melalui riset berbasis data, dialog terbuka, dan kebijakan yang fleksibel.
Kesimpulannya, meski tekanan untuk menutup prodi‑prodi yang dianggap tidak relevan semakin kuat, pendekatan yang menyeimbangkan pengembangan kurikulum dengan evaluasi ketat dapat menjadi jalan tengah yang mengoptimalkan kualitas lulusan sekaligus menjawab tantangan industri masa depan.