Program MBG Dinyatakan Murni untuk Rakyat, Bukan Alat Politik Prabowo
·
Berita Pilihan 25 April 2026 – JawaPos.com, Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Umum Relawan Prabowo‑Gibran, Nasarudin, menegaskan bahwa inisiatif tersebut sepenuhnya bersifat non‑politik dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 24 April 2026, menyusul komentar akademisi Rocky Gerung yang menuduh MBG menjadi sarana mobilisasi politik menjelang pemilihan presiden 2029.
Nasarudin menolak keras tuduhan tersebut dengan menyatakan, “Program ini murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersiapkan masa depan generasi bangsa, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek sebagaimana ditudingkan.” Ia menambahkan bahwa MBG telah menjadi bagian integral dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye awal, termasuk dalam janji-janji yang disampaikan kepada pemilih pada pemilihan presiden sebelumnya.
Menurut Nasarudin, program MBG tidak hanya beroperasi di wilayah perkotaan, melainkan juga menitikberatkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Badan Gizi Nasional (BGN) berperan sebagai otoritas utama yang mengatur pelaksanaan di tingkat daerah, bekerja sama dengan kepala daerah yang berasal dari beragam latar belakang politik – baik dari koalisi pemerintah maupun partai oposisi. “Keterlibatan lintas partai menunjukkan bahwa MBG bersifat inklusif dan menegakkan semangat gotong‑royong,” ujar ia.
Selain dukungan lintas partai, MBG juga terhubung dengan Koperasi Merah Putih, sebuah jaringan koperasi yang didirikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani kecil. Nasarudin menegaskan bahwa kerja sama ini bersifat teknis, bukan politis, dan berorientasi pada distribusi pangan bergizi kepada keluarga yang paling membutuhkan.
Rocky Gerung, yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, berpendapat bahwa program MBG dapat menjadi alat pemilih strategis bagi Prabowo menjelang pemilu 2029. Ia menyoroti potensi penggunaan bantuan gizi sebagai insentif suara, terutama di daerah 3T yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan. Namun, Nasarudin membantah klaim tersebut dengan mencontohkan data lapangan: “Kami melihat peningkatan angka gizi anak di wilayah‑wilayah yang menjadi target MBG, dan tidak ada indikasi penyalahgunaan data untuk kepentingan politik.”
Data yang dirilis Badan Gizi Nasional memperlihatkan penurunan signifikan pada prevalensi stunting dan anemia pada balita di 12 provinsi yang menjadi pilot MBG. Secara kumulatif, lebih dari 3,2 juta keluarga telah menerima paket makanan bergizi selama tiga bulan pertama pelaksanaan program.
Para ahli gizi menilai bahwa pendekatan berbasis kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan koperasi dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi. “Jika koordinasi tetap terjaga dan tidak ada intervensi politik, MBG berpotensi menjadi model bagi negara‑negara lain dalam mengatasi masalah gizi buruk,” kata Dr. Siti Mahmudah, peneliti senior BGN.
Namun, pengawasan tetap menjadi tantangan. Beberapa organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi lebih lanjut terkait alokasi dana, mekanisme pemilihan lokasi, serta proses audit independen. Mereka mengingatkan bahwa program berskala nasional harus senantiasa diawasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Menanggapi hal tersebut, Nasarudin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan riset dan klarifikasi sebelum menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan polarisasi. “Kita harus menghindari distorsi informasi yang dapat merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam rangka memperkuat akuntabilitas, Badan Gizi Nasional berkomitmen menyelenggarakan forum evaluasi bulanan yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, koperasi, dan LSM. Forum ini akan meninjau capaian indikator gizi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.
Secara keseluruhan, program MBG tetap menjadi inisiatif penting yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia. Meskipun terdapat spekulasi politik, pihak pelaksana menegaskan komitmen mereka untuk menjaga agar program tetap bersih dari agenda partisan dan fokus pada kesejahteraan rakyat.