BGN Klarifikasi: Angka 19 Ribu Sapi per Hari Hanya Simulasi, Bukan Kebutuhan Riil MBG
·
Berita Pilihan 24 April 2026 – Jakarta, 23 April 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataan yang sempat menimbulkan perdebatan publik tentang kebutuhan 19 ribu sapi per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah perkiraan kebutuhan riil, melainkan simulasi berbasis asumsi tertentu.
Menurut Dadan, perhitungan 19 ribu sapi muncul dari rumus sederhana: setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak daging sapi memerlukan satu ekor sapi untuk satu kali proses memasak. Jika seluruh SPPG di seluruh Indonesia diminta menyiapkan menu berbahan daging sapi pada hari yang sama, jumlah total sapi yang dibutuhkan dapat mencapai 19 ribu ekor. “Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan sekaligus, maka jumlahnya tinggal dikalikan dengan jumlah SPPG,” jelas Dadan dalam konferensi pers di Bekasi pada 21 April 2026.
Dalam praktiknya, menu MBG dirancang bersifat variatif dan menyesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan lokal. Dadan menjelaskan bahwa satu proses memasak di satu SPPG biasanya memerlukan antara 350 hingga 382 kilogram daging, yang setara dengan satu ekor sapi. Namun, tidak semua SPPG akan memasak daging sapi pada hari yang bersamaan. “Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Jadi, kebutuhan daging sapi tidak selalu muncul tiap hari,” ujar dia.
Penjelasan ini muncul setelah sejumlah pakar, termasuk Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Panjono, menyoroti ketidaksesuaian antara angka 19 ribu sapi dengan realitas di lapangan. Prof. Panjono mengingatkan bahwa jika memang 19 ribu ekor sapi dipotong setiap hari dan empat kali dalam sebulan, daging sapi seharusnya menjadi komponen utama dalam menu MBG. “Padahal dalam praktiknya, menu MBG lebih banyak mengandalkan ayam, telur, dan ikan,” kata Prof. Panjono.
BGN menegaskan bahwa tidak ada kebijakan menu seragam secara nasional. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama menghindari lonjakan permintaan yang dapat memicu inflasi. Dadan mengutip pengalaman sebelumnya pada peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025, ketika program MBG menyajikan telur secara massal untuk 36 juta penerima manfaat. Pada saat itu, permintaan 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton menyebabkan harga telur naik sekitar Rp3.000 per butir.
Berbekal pelajaran tersebut, BGN kini mendorong setiap daerah untuk menyesuaikan menu MBG dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat. “Kami ingin memberdayakan potensi lokal dan mengurangi tekanan pada konsumen. Jika kita memaksakan menu nasional, tekanan pada harga akan sangat tinggi,” pungkas Dadan.
Selain klarifikasi angka, Dadan juga menyinggung aspek logistik dan distribusi. Ia menegaskan bahwa jaringan SPPG telah dilengkapi dengan sistem manajemen stok yang memungkinkan penyesuaian bahan makanan secara real time. Sistem ini membantu mengoptimalkan penggunaan daging sapi bila diperlukan, sekaligus menghindari pemborosan.
Para pengamat menilai bahwa klarifikasi BGN dapat meredam spekulasi pasar daging sapi serta menenangkan publik yang khawatir akan kelangkaan pangan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya transparansi data distribusi MBG, termasuk laporan bulanan tentang jenis protein yang disajikan di tiap daerah.
Secara keseluruhan, pernyataan Dadan Hindayana menegaskan bahwa angka 19 ribu sapi per hari adalah hasil simulasi berbasis asumsi maksimal, bukan proyeksi kebutuhan harian. Kebijakan fleksibel dalam penyusunan menu MBG tetap menjadi prioritas BGN untuk menjamin keberlanjutan program tanpa menimbulkan tekanan harga di pasar nasional.