Jusuf Kalla Ungkap Peran Besar: Megawati Minta Jadi Wakil Jokowi, PDIP Sebut Pengkhianatan
·
Berita Pilihan 21 April 2026 – Jakarta, 21 April 2026 – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan perannya yang ia klaim krusial dalam perjalanan politik Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers yang diadakan di kediamannya, Kebayoran Baru, pada Sabtu (18/4/2026), JK menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri secara pribadi meminta dirinya mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden, serta menyatakan bahwa tanpa bantuannya, Jokowi tidak akan naik ke kursi kepresidenan.
“Kasih tahu semua itu termul‑termul, Jokowi jadi presiden karena saya,” ujar JK dengan tegas. Ia menambahkan bahwa pada masa Pilkada DKI Jakarta 2012, dirinya yang memperkenalkan Jokowi kepada Megawati, kemudian menyodorkan nama sang gubernur muda ke ketua umum PDIP. Menurut JK, Megawati menolak mencalonkan Jokowi sebagai gubernur jika tidak ada jaminan ia akan menjadi wakil presiden pada pemilihan nasional mendatang.
Rincian permintaan tersebut, menurut JK, muncul ketika ia sedang bersiap pulang ke Makassar. Megawati, yang saat itu merasa kurang berpengalaman mengelola calon presiden, menegur JK: “Kenapa Bu saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia.” JK mengaku menuruti permintaan tersebut demi stabilitas politik, meski menyadari beban tanggung jawab yang besar.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan jawaban singkat yang terkesan merendah. “Ya saya ini bukan siapa‑siapa. Saya orang kampung,” kata Jokowi dalam wawancara singkat di kediamannya, Banjarsari, Solo. Ia menolak membahas pernyataan JK yang menyebutkan kemungkinan kehancuran negara bila dirinya menjabat, dengan menegaskan, “Yang menilai bukan saya.”
Reaksi PDIP pun muncul tak lama kemudian. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh pernyataan JK. “Lebih baik tanya langsung Jokowi saja. Karena pernyataan JK ini dugaan saya maksudnya ke Jokowi,” ujarnya, menambahkan bahwa tidak ada urusan PDIP dengan apa yang disebutnya “bos termul” JK.
Di sisi lain, polemik yang melibatkan JK tidak hanya terbatas pada klaim peran politiknya. Ia juga mengekspresikan kemarahan atas tudingan Rismon Sianipar yang mengaitkan dirinya dengan dana Rp 5 miliar untuk menstimulasi kasus ijazah palsu Jokowi. JK menolak keras tuduhan tersebut, menampilkan bukti percakapan WhatsApp yang menurutnya membuktikan tidak ada transaksi keuangan.
Kasus ijazah palsu Jokowi kembali mengemuka setelah video ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 disalahartikan sebagai penistaan agama. Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, yang juga merupakan kader PSI, melaporkan JK ke kepolisian. JK menanggapi laporan tersebut sebagai tindakan balas dendam atas kritiknya terhadap isu ijazah Jokowi.
Sejumlah tokoh partai lain juga memberikan pandangan. Utje Gustaf, Ketua Dewan Pengawas DPP Bara, mengakui peran JK dalam membantu Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012, namun menegaskan bahwa dukungan terhadap pencalonan presiden baru muncul setelah massa mendukung secara luas. “Pak JK salah satu potongan sejarah yang ikut mendorong Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta 2012,” ujar Utje.
Polemik ini memperlihatkan dinamika internal elit politik Indonesia, di mana klaim kontribusi pribadi dapat memicu ketegangan antar tokoh. Sementara JK menekankan pengorbanannya, Jokowi tetap menonjolkan citra sederhana dan menghindari konflik terbuka. PDIP, meski menolak terpengaruh, tetap menyiapkan respon politiknya dalam menghadapi pertanyaan publik tentang integritas proses pencalonan.
Pengamat politik menilai bahwa pernyataan JK dapat menjadi strategi untuk mengukuhkan posisi dirinya di panggung politik menjelang pemilihan legislatif 2029. “Ketika tokoh senior mengangkat kembali peran historis mereka, hal itu biasanya berhubungan dengan upaya mempengaruhi aliansi partai dan pemilih,” ujar Dr. Rina Widyastuti, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Dengan sorotan media yang terus mengalir, baik dari detikcom, CNN Indonesia, hingga portal berita lokal, publik kini menanti klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak. Sementara itu, rasa luka dan tuduhan pengkhianatan yang disebut oleh PDIP menambah kompleksitas hubungan antar elite politik, menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia pasca era Jokowi‑JK.