Mengapa Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat Tolak May Day di Monas? Simak Alasan Utamanya!
·
Berita Pilihan 03 Mei 2026 – Hari Buruh Internasional 2026 di Monas menjadi panggung utama bagi serikat pekerja untuk menyuarakan tuntutan terkait UU Ketenagakerjaan, perlindungan pekerja rumah tangga, serta fasilitas kesejahteraan bagi buruh muda. Di tengah sorotan media, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban bahkan memuji kehadiran Presiden Prabowo Subianto, menandai dukungan politik yang cukup tinggi. Namun, tidak semua organisasi buruh memanfaatkan momentum ini. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (AGBR) memilih untuk tidak berpartisipasi dalam aksi di Monas, sebuah keputusan yang menimbulkan pertanyaan luas.
Keputusan AGBR dipaparkan oleh juru bicara aliansi pada konferensi pers singkat di kantor pusat mereka, Jakarta, Senin (3/5/2026). Menurutnya, penolakan tersebut didasari tiga pertimbangan utama: independensi politik, strategi negosiasi, serta keberatan atas prosedur penyelenggaraan May Day yang dianggap kurang inklusif.
1. Menjaga Independensi Politik
Aliansi menegaskan bahwa kehadiran presiden dan pejabat tinggi pemerintah dalam perayaan May Day berpotensi mempolitisasi agenda buruh. “Kami khawatir bahwa kehadiran Prabowo di Monas mengaburkan garis antara perjuangan kelas pekerja dan agenda politik partai,” ujar juru bicara AGBR. Ia menambahkan bahwa serikat lain, seperti KSBSI, cenderung mengadopsi pendekatan kooperatif yang dapat menurunkan tekanan pada pemerintah untuk mempercepat RUU Ketenagakerjaan yang masih tertunda.
2. Strategi Negosiasi yang Lebih Keras
Aliansi menilai bahwa aksi di luar kerangka resmi dapat meningkatkan daya tawar mereka. “Kami percaya bahwa aksi di luar Monas, misalnya di kawasan industri atau wilayah pekerja migran, akan menyoroti realitas lapangan yang lebih akut,” katanya. Pendekatan ini selaras dengan keinginan Ilhamsyah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), yang menuntut fasilitas daycare di kawasan industri. AGBR berencana menggelar aksi alternatif di beberapa kawasan industri utama, menargetkan perusahaan-perusahaan yang belum menyediakan fasilitas kesejahteraan.
3. Keberatan atas Prosedur Penyusunan May Day
Aliansi menyoroti bahwa proses perencanaan May Day tahun ini tidak melibatkan representasi seluruh spektrum serikat. “Keputusan tentang lokasi, jadwal, dan agenda dibuat secara terpusat tanpa konsultasi luas,” ungkapnya. Hal ini membuat AGBR merasa tidak diakomodasi, terutama dalam hal agenda yang menuntut perlindungan pekerja informal dan pekerja rumah tangga, yang selama ini menjadi fokus utama aliansi.
Selain tiga alasan utama tersebut, AGBR juga mengemukakan kekhawatiran mengenai keamanan peserta. Pada acara May Day sebelumnya, terdapat insiden kecil yang melibatkan aparat keamanan, yang membuat beberapa serikat menilai risiko terlalu tinggi.
Reaksi dari Serikat Lain
Sementara AGBR menolak, serikat lain tetap hadir dan menyampaikan harapan. Said Iqbal, perwakilan KSBSI, menekankan pentingnya pengesahan RUU Ketenagakerjaan dalam lima bulan ke depan dan mengapresiasi pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ia menambahkan bahwa kehadiran presiden di Monas menjadi sinyal positif, meski tidak semua pihak setuju dengan cara tersebut.
Ilham dari KPBI menyoroti kebutuhan akan daycare dan perumahan terintegrasi bagi pekerja muda, menambah daftar tuntutan yang diharapkan pemerintah tanggapi. Namun, ia juga menyadari adanya perbedaan taktik di antara serikat, termasuk keputusan AGBR untuk tidak ikut May Day.
Langkah Selanjutnya
- Aliansi berencana menggelar aksi alternatif pada tanggal 1 Juni 2026 di kawasan industri Karawang.
- Serikat lain akan melanjutkan dialog dengan pemerintah untuk mempercepat RUU Ketenagakerjaan.
- Pengawasan independen terhadap keamanan aksi buruh dijadwalkan oleh LSM hak pekerja.
Keputusan AGBR menegaskan bahwa gerakan buruh di Indonesia tidak monolitik. Pilihan untuk tidak ikut May Day di Monas mencerminkan keinginan sebagian serikat untuk menjaga jarak dari politik pemerintah dan menuntut ruang negosiasi yang lebih keras. Seiring berjalannya waktu, dinamika ini akan mempengaruhi arah kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di tingkat nasional.