Rekonstruksi Pembunuhan Cinta Segitiga Caleg DPR Ungkap Detik-Detik Kasus Brutal di Bogor
·
Berita Pilihan 30 April 2026 – Polda Jawa Barat kembali menggelar aksi rekonstruksi pembunuhan pada Rabu (7) Maret 2024 di Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Kasus yang menjadi sorotan publik ini melibatkan kematian tragis Indriana Dewi Eka Saputri, wanita berusia 24 tahun, yang ditemukan tewas secara mengerikan pada akhir Februari lalu. Penyelidikan mengarah pada tiga tersangka utama, termasuk seorang calon anggota DPR RI dari Partai Garuda, yang kemudian menjadi pusat perhatian media nasional.
Menurut keterangan Kombes Surawan, Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat, rekonstruksi pembunuhan ini tidak dilakukan di lokasi sebenarnya seperti rumah kos Devara, melainkan di Polsek Babakan Madang untuk memudahkan visualisasi kembali rangkaian peristiwa. “Tujuannya agar saksi mata dan publik dapat memahami kronologi secara jelas,” ujar Kombes Surawan saat memberikan pengarahan kepada wartawan.
Rekonstruksi dimulai dengan penataan ulang lokasi kejadian, termasuk penempatan mayat tiruan, rekaan set kamar, serta penempatan senjata tajam yang diduga menjadi alat utama dalam pembunuhan. Selama proses, tiga tersangka – Muhammad Reza, Didot Alfiansyah, dan Devara Putri – dipanggil satu per satu untuk memberikan keterangan. Setiap kali tersangka memasuki ruang rekonstruksi, petugas memutar ulang video CCTV serta menyajikan bukti-bukti forensik yang telah dikumpulkan.
Berikut rangkuman singkat mengenai peran masing-masing tersangka yang diungkap dalam rekonstruksi pembunuhan:
- Muhammad Reza – Dituduh sebagai pelaku utama yang menyiapkan rencana pembunuhan, termasuk membeli pisau berukuran besar dan menyewa kendaraan untuk mengantar korban ke lokasi.
- Didot Alfiansyah – Diklaim sebagai saksi mata yang pada awalnya membantu korban, namun kemudian terlibat dalam konfrontasi yang berujung pada kekerasan.
- Devara Putri – Caleg DPR yang memiliki hubungan pribadi dengan korban, dituduh memicu motif cemburu yang menjadi pemicu utama tindakan kekerasan.
Selama proses rekonstruksi, tim forensik menyoroti jejak darah yang masih menempel pada perabotan, serta bekas luka pada mayat tiruan yang sesuai dengan temuan autopsi medis. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban meninggal akibat luka tusuk pada bagian dada, yang mengakibatkan kerusakan organ vital. Analisis balistik juga menegaskan bahwa senjata yang digunakan adalah pisau berukuran sekitar 15 sentimeter, konsisten dengan senjata yang ditemukan di tempat kejadian.
Selain menampilkan bukti fisik, rekonstruksi pembunuhan juga menampilkan simulasi waktu kejadian secara detail. Tim penyidik memperkirakan rentang waktu antara pukulan pertama hingga korban terjatuh tidak lebih dari lima menit. Simulasi tersebut membantu menguatkan teori bahwa aksi pembunuhan terjadi secara terencana dan cepat, tanpa intervensi pihak luar.
Rekonstruksi pembunuhan ini mendapat sorotan tidak hanya dari aparat kepolisian, namun juga dari kalangan publik yang menuntut keadilan bagi korban. Sejumlah organisasi perempuan menilai kasus ini sebagai contoh kekerasan berbasis gender yang masih marak terjadi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, terutama jika melibatkan figur publik seperti calon legislatif.
Selanjutnya, Polda Jawa Barat mengumumkan bahwa proses penyidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait pembunuhan berencana, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu jika terbukti penyalahgunaan jabatan politik.
Kasus ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya melaporkan tanda-tanda kekerasan sejak dini. Pihak berwenang mengajak publik untuk tidak ragu melaporkan setiap ancaman atau tindakan kekerasan, terutama yang melibatkan hubungan pribadi atau politik yang sensitif.
Dengan mengangkat rekonstruksi pembunuhan ke publik, diharapkan proses peradilan dapat berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban serta menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.