Prabowo Tunjuk Hashim Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional, Langkah Besar Atasi Krisis Dana Konservasi
·
Berita Pilihan 29 April 2026 – Jakarta, 27 April 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menugaskan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional. Penunjukan ini diumumkan melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 dan menandai upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendanaan di kawasan konservasi nasional.
Satgas Pembiayaan Taman Nasional dibentuk untuk mencari sumber dana inovatif yang dapat menjamin kelangsungan operasional taman nasional, sekaligus mengubah paradigma pengelolaan dari sekadar beban biaya (cost centre) menjadi pusat keuntungan (profit centre) melalui ekowisata dan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU). Dalam pertemuan pertama yang digelar pada 21 April 2026, Hashim memimpin dialog bersama delegasi khusus Inggris, termasuk Ruth Davis, perwakilan khusus Inggris untuk alam, dan Duta Besar Dominic Jermey.
Kerjasama bilateral menghasilkan komitmen alokasi dana sebesar 2 juta poundsterling dari pemerintah Inggris dan 120 juta dolar AS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk Taman Nasional Way Kambas. Kedua pihak menekankan pentingnya pendanaan yang transparan, berintegritas, serta melibatkan sektor swasta dan filantropi internasional.
Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan lima skema transformasi yang menjadi fokus Satgas:
- Pengubahan status taman nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar pendapatan dapat dikelola secara mandiri dan profesional.
- Penguatan kapasitas pengelolaan, termasuk peningkatan peran Polisi Hutan.
- Kolaborasi dengan lembaga pembiayaan, khususnya Indonesia Biodiversity Fund (IBiofund) yang berada di bawah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- Partisipasi masyarakat serta mekanisme pembagian manfaat yang adil.
- Perlindungan koridor satwa dan pengembangan area efektif konservasi (OECM).
Untuk tahap awal, tiga taman nasional dipilih sebagai proyek percontohan: Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Ketiga kawasan tersebut akan diuji coba penerapan model BLU, pengelolaan ekowisata berbasis komunitas, serta mekanisme pembiayaan berbasis hasil (revenue‑sharing).
Selain memimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional, Hashim juga memegang peran penting sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, serta Ketua Satgas Perumahan yang mengawasi program pembangunan tiga juta rumah bagi warga berpenghasilan rendah. Kedua peran tersebut menunjukkan keterkaitan antara kebijakan perumahan, energi bersih, dan konservasi alam dalam agenda pemerintahan Prabowo.
Dalam pernyataannya, Hashim menegaskan bahwa “pendanaan inovatif bukan sekadar tambahan anggaran, melainkan katalisator untuk menjadikan taman nasional Indonesia sebagai contoh global dalam pengelolaan berkelanjutan.” Ia menambahkan bahwa dukungan dari Inggris akan membuka akses ke jaringan keahlian teknis serta peluang investasi swasta di pasar keuangan London.
Raja Juli menyoroti fakta bahwa Indonesia memiliki 57 taman nasional yang meliputi sekitar 18 juta hektar hutan. Selama ini, sebagian besar dana berasal dari anggaran pusat, sehingga banyak taman beroperasi dengan sumber daya terbatas. Dengan mengalihkan sebagian pendapatan ke badan pengelola mandiri, diharapkan taman dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat penegakan hukum, dan memperluas program edukasi lingkungan.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa skema BLU dan pendanaan inovatif dapat meningkatkan daya tarik investasi swasta, terutama di sektor ekowisata premium. Sektor pariwisata alam diproyeksikan menghasilkan tambahan pendapatan tahunan mencapai US$ 1,5 miliar bila dikelola secara profesional, dengan sebagian besar akan disalurkan kembali ke konservasi dan pemeliharaan ekosistem.
Kolaborasi ini juga sejalan dengan inisiatif global seperti Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) yang sebelumnya menghubungkan Indonesia dengan Inggris dalam rangka pelestarian gajah. Dengan menambah dimensi pembiayaan, Satgas Pembiayaan Taman Nasional berpotensi menempatkan Indonesia sebagai tolok ukur internasional dalam pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional menandai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan konservasi, meningkatkan partisipasi sektor swasta, dan mengoptimalkan potensi ekonomi alam Indonesia. Implementasi skema BLU, pendanaan inovatif, serta kolaborasi internasional diharapkan dapat mengubah lanskap konservasi menjadi model yang dapat direplikasi oleh negara‑negara lain.