Menteri-menteri Indonesia: Peran dan Isu Hangat
·
Berita Pilihan 12 Mei 2026 – Beberapa menteri di Indonesia saat ini sedang dalam sorotan karena peran dan kebijakan mereka. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film harus melalui putusan pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Hal ini disampaikan dalam konteks pelarangan nonton bareng film dokumenter "Pesta Babi" di beberapa daerah dan lingkungan kampus.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menjelaskan alasan dirinya membawa staf khusus dari luar kementerian saat menjabat sebagai menteri. Ia mengatakan bahwa staf khusus tersebut dibutuhkan untuk membantu program digitalisasi pendidikan dan memiliki kompetensi yang sesuai.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, juga menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirancang untuk memperkuat lembaga independen HAM, perlindungan pembela HAM, serta sistem peradilan HAM nasional. Ia menambahkan bahwa revisi UU HAM juga memperkuat perlindungan terhadap pembela HAM agar tidak mudah dikriminalisasi saat menjalankan kerja kemanusiaan secara damai.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan bahwa pesantren harus memperkuat sistem perlindungan anak. Ia menegaskan bahwa pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan belajar, bukan meninggalkan trauma.
Dalam beberapa kasus, kegiatan pemutaran film disebut dibatalkan setelah adanya tekanan maupun permintaan penghentian dari kelompok tertentu. Menteri-menteri di Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan mereka tidak melanggar hak asasi manusia dan memperkuat lembaga independen HAM.