Bank BJB Jawa Barat Terlibat Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
·
Berita Pilihan 09 Mei 2026 – Pansus DPRD Riau berkunjung ke kantor Bank BJB di Jawa Barat pada Senin (6/4/2026) untuk menggali masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan PT Jamkrida Riau.
Sekretaris Perusahaan Bank BJB, Fadhly Kholis, menjelaskan bahwa sekitar 80 persen modal perusahaan dialokasikan untuk penyaluran kredit, sementara 10 persen untuk sarana dan prasarana, dan 10 persen lainnya untuk pengembangan teknologi informasi.
Bank BJB juga telah bersinergi dengan Jamkrida Jawa Barat dalam hal penjaminan kredit, sebagai langkah memperkuat ekosistem pembiayaan daerah.
Ketua Pansus, Robin P Hutagalung, menyoroti skema penambahan modal di BRK Syariah, terutama jika dilakukan dalam bentuk aset.
Sementara itu, Direktur Utama Jamkrida Riau menanyakan pola sharing penjaminan kredit dan bentuk sinergi antara Bank BJB dengan Jamkrida Jawa Barat.
Dalam perkara terkait kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex, tiga terdakwa yang divonis bebas adalah mantan Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno; mantan Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi; dan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB, Dicky Syahbandinata.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan hakim dan akan mempelajari vonis bebas tersebut untuk menentukan langkah hukum lanjutan.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1.190.177.500 kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan donasi kemanusiaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan berbagai elemen masyarakat yang dikoordinasikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Serang merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Keseluruhan kegiatan ini menunjukkan upaya pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi dampak bencana.