KPK Gandeng Saksi Utama, Ungkap Rangkaian Korupsi Proyek Kereta Api, Whoosh, dan Bea Cukai dalam Pemeriksaan Besok
·
Berita Pilihan 05 Mei 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik korupsi di sektor transportasi dan perpajakan. Pada Selasa, 5 Mei 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf ahli mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yakni Robby Kurniawan, yang dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian aksi KPK yang mencakup kasus korupsi proyek kereta cepat Whoosh serta dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penjadwalan pemeriksaan merupakan hasil koordinasi intensif antara penyidik dan saksi. “Kami menunggu kehadiran saksi pada Selasa pagi, 5 Mei 2026, dan mengimbau agar ia kooperatif agar proses penyidikan dapat berjalan lancar,” ujarnya. Penundaan kehadiran Robby Kurniawan pada 4 Mei lalu membuat KPK menyesuaikan jadwal, namun tekad untuk mengungkap jaringan suap tidak surut.
Kasus yang sedang diusut terkait dugaan manipulasi tender pada beberapa proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah menjerat sepuluh tersangka. Hingga 20 Januari 2026, total tersangka yang ditetapkan KPK mencapai dua puluh satu orang, termasuk dua korporasi yang diduga menjadi perantara dalam praktik korupsi tersebut.
Berikut ini adalah rangkaian proyek yang menjadi fokus penyidikan:
- Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan‑Kadipiro‑Kalioso.
- Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Empat proyek konstruksi jalur kereta api di Jawa Barat, termasuk Lampegan‑Cianjur.
- Dua proyek supervisi perbaikan perlintasan jalur kereta api di Jawa‑Sumatera.
Selain itu, KPK juga menegaskan bahwa penyelidikan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta‑Bandung (Whoosh) terus berlanjut. Pada 5 Mei 2026, Budi Prasetyo menyatakan bahwa meskipun hasil penyidikan masih bersifat tertutup, tim penyidik tidak menemukan kendala signifikan. Namun, ia mengingatkan bahwa praktik korupsi di satu proyek dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan serupa di sektor lain.
Fokus utama dalam penyelidikan Whoosh adalah dugaan penggelembungan anggaran dan penjualan lahan milik negara dengan harga yang tidak wajar. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa terdapat oknum yang menjual lahan negara kembali ke negara dengan harga yang lebih tinggi, meskipun lahan tersebut seharusnya dapat dipergunakan tanpa biaya tambahan bagi pemerintah.
Sementara itu, pada 29 April 2026, KPK melakukan pendalaman kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyidik memanggil seorang ASN dengan inisial SA untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan cukai. Penyelidikan ini merupakan lanjutan dari OTT yang dilakukan pada 4 Februari 2026, yang menghasilkan penahanan enam tersangka, termasuk Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal, serta beberapa pejabat senior DJBC.
Kasus Bea Cukai juga melibatkan penyitaan uang tunai senilai Rp5,19 miliar dalam lima koper yang ditemukan di sebuah rumah di Ciputat, Tangerang Selatan. Penemuan ini memperkuat dugaan adanya jaringan gratifikasi yang melibatkan pejabat bea cukai dan importir barang tiruan.
Secara keseluruhan, KPK menunjukkan pola kerja yang terintegrasi, mengaitkan kasus korupsi di sektor transportasi, infrastruktur kereta cepat, dan bea cukai. Koordinasi antar unit penyidik, pemanggilan saksi, serta penetapan tersangka secara bertahap mencerminkan upaya institusi antirasuah untuk menutup celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum.
Ke depan, KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut hingga semua bukti terungkap. Penyidik berharap kehadiran saksi seperti Robby Kurniawan dapat mempercepat proses hukum, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada publik bahwa korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja.
Dengan jadwal pemeriksaan yang sudah ditetapkan, KPK mengajak seluruh pihak terkait untuk bersikap kooperatif, demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek strategis negara.