Amien Rais Keluarkan Peringatan Keras: Kelas Menengah Indonesia Mengalami Penurunan Drastis
·
Berita Pilihan 03 Mei 2026 – Jakarta – Mantan Ketua MPR dan tokoh politik senior Amien Rais mengeluarkan pernyataan tegas mengenai penurunan signifikan jumlah kelas menengah di Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan nasional, Rais menyoroti data terbaru yang menunjukkan tren menurun sejak awal dekade ini, sekaligus menekankan implikasi sosial‑ekonomi yang luas.
Menurut Rais, kelas menengah telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir. “Kelas menengah bukan sekadar segmen konsumen, melainkan motor penggerak inovasi, investasi, dan stabilitas politik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penurunan angka ini dapat menggerus daya beli masyarakat, menurunkan produktivitas, serta memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.
Data yang dirujuk oleh Rais mencakup survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga keuangan internasional yang menilai bahwa persentase rumah tangga berada di kelas menengah turun dari sekitar 30% pada tahun 2015 menjadi kurang dari 20% pada akhir 2023. Faktor-faktor utama yang diidentifikasi meliputi:
- Inflasi yang konsisten berada di atas target Bank Indonesia, menggerus pendapatan riil.
- Pertumbuhan upah yang tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup.
- Kenaikan pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru.
- Dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat pemulihan ekonomi di sektor informal.
Rais menekankan bahwa kebijakan pemerintah selama ini belum cukup responsif untuk mengatasi tantangan tersebut. Ia menyerukan reformasi kebijakan fiskal yang lebih pro‑rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, serta program pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri masa depan.
Selain isu ekonomi, Rais juga menyentil dinamika politik internal yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi. Ia menyebutkan hubungan antara Prabowo Subianto dan Teddy Kurniawan, dua figur politik berpengaruh, sebagai contoh aliansi yang dapat menentukan arah kebijakan fiskal dan investasi. “Jika aliansi politik tidak memperhatikan kepentingan kelas menengah, maka kebijakan yang dihasilkan akan cenderung berpihak pada segmen elit,” pungkasnya.
Para pengamat ekonomi menanggapi pernyataan Rais dengan serius. Dr. Siti Nurhaliza, pakar ekonomi di Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penurunan kelas menengah memang nyata, namun solusi harus melibatkan sinergi antara sektor publik dan swasta. “Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang stabil, sementara pelaku bisnis harus memperluas akses kredit bagi UMKM yang menjadi bagian penting dari kelas menengah,” ujarnya.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil menyoroti pentingnya kebijakan inklusif. Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKPP) mengusulkan paket stimulus terfokus pada peningkatan upah minimum, subsidi energi, dan program perumahan terjangkau untuk menstimulasi daya beli kelas menengah.
Dalam menanggapi kritik, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan komitmen untuk memperkuat kebijakan ekonomi inklusif. Ia menegaskan bahwa program Kartu Prakerja dan reformasi pajak sedang dipersiapkan untuk menambah pendapatan rumah tangga menengah.
Rais menutup pernyataannya dengan panggilan aksi yang jelas: “Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat harus bersatu memulihkan kelas menengah demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.”