Kadinsos Garut Buka Suara: Mengapa Proyek Sekolah Rakyat Rp11 Miliar Mengarah ke SiLPA?
·
Berita Pilihan 27 April 2026 – Garut – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut, Ahmad Sulaiman, mengemukakan alasan mengapa proyek lahan Sekolah Rakyat senilai Rp11 miliar berpotensi berujung pada Surat Izin Lelang Pengadaan (SiLPA). Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 27 April 2026, Sulaiman menyoroti tiga faktor utama: keterbatasan tenaga kerja terampil, manajemen proyek yang belum optimal, dan tantangan pendanaan yang semakin ketat.
Proyek Sekolah Rakyat, yang direncanakan menjadi jaringan pendidikan inklusif di wilayah pedesaan, telah menjadi prioritas pemerintah pusat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya selisih antara target nasional dan kapasitas pelaksanaan di daerah. “Kami memiliki anggaran Rp11 miliar, namun belum ada jaminan bahwa semua dana akan terpakai secara efisien,” ujar Sulaiman. “Jika tidak ada kepastian dalam penggunaan dana, maka mekanisme SiLPA menjadi langkah administratif yang tak terelakkan.”
Salah satu kendala utama yang diungkapkan Kadinsos Garut adalah kekurangan tenaga kerja terampil. Menurut data internal, setiap lokasi pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan antara 400 hingga 600 pekerja yang bekerja dalam dua shift, siang dan malam. Untuk menutupi kekosongan tersebut, PT Brantas Abipraya (Persero) mengirimkan 2.500 pekerja dari Pulau Jawa ke Kalimantan dan Sulawesi, termasuk sebagian tenaga kerja yang dialokasikan ke proyek di Garut. “Pengiriman pekerja ini memang membantu percepatan, tetapi tidak menyelesaikan masalah inti di Garut, yakni kurangnya tenaga lokal yang terlatih,” kata Sulaiman.
Brantas Abipraya menegaskan komitmen mereka terhadap keselamatan kerja (K3) dan budaya gotong‑royong. Namun, Sulaiman menilai bahwa pendekatan tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh dengan kebijakan daerah. “Kami mengapresiasi standar K3 yang tinggi, namun koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah masih lemah, terutama dalam hal pelatihan tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Manajemen proyek menjadi faktor kedua yang menimbulkan risiko SiLPA. Sulaiman menjelaskan bahwa proses pengawasan teknis belum sepenuhnya terstandardisasi. “Tanpa mekanisme pengendalian mutu yang kuat, risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya akan meningkat. Ini pada gilirannya memicu keputusan untuk menunda atau menyesuaikan prosedur lelang melalui SiLPA,” katanya.
Selain itu, tantangan logistik dan kondisi geografis Garut menambah kompleksitas. Medan berbukit, akses jalan terbatas, serta cuaca ekstrem pada musim hujan menjadi faktor yang memperlambat distribusi material dan mobilisasi tenaga kerja. “Setiap hambatan logistik berpotensi menambah biaya tak terduga, yang pada akhirnya menggerogoti anggaran Rp11 miliar,” jelas Sulaiman.
Terakhir, masalah pendanaan menjadi sorotan utama. Meskipun alokasi dana sudah disetujui, pencairan bertahap dan prosedur verifikasi yang panjang menyebabkan likuiditas proyek terhambat. “Jika dana tidak tersedia tepat waktu, kontraktor akan menunda pekerjaan dan mengajukan permohonan SiLPA sebagai solusi administratif,” ujar Kadinsos.
Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, Sulaiman mengusulkan beberapa langkah strategis: peningkatan program pelatihan tenaga kerja lokal, pembentukan tim koordinasi lintas‑sektor yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan PT Brantas Abipraya; serta revisi mekanisme pencairan dana dengan target pencairan bulanan yang lebih fleksibel. “Kami berharap dengan sinergi yang lebih kuat, proyek Sekolah Rakyat dapat selesai tepat waktu tanpa harus mengandalkan SiLPA,” tutupnya.
Dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat setempat, Garut berupaya menjadikan proyek Sekolah Rakyat sebagai contoh sukses pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah. Namun, realitas tantangan tenaga kerja, manajemen, dan pendanaan tetap menjadi faktor penentu apakah proyek ini akan melanjutkan progres atau berakhir pada prosedur SiLPA.