Hari Otonomi Daerah ke-30: Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Tata Kelola serta Layanan Publik
·
Berita Pilihan 28 April 2026 – Senin, 27 April 2026, menandai peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dengan serangkaian upacara yang digelar di dua lokasi penting: Kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Upacara tersebut tidak hanya menjadi simbol peringatan, tetapi juga momentum untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di Jakarta Selatan, Wali Kota Administrasi Muhammad Anwar memimpin upacara di halaman Kantor Walikota. Ia juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Anwar menekankan bahwa otonomi daerah adalah instrumen utama untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan. Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, menyoroti kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Anwar, sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan nasional. Ia menguraikan enam langkah strategis yang harus dijalankan:
- Integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
- Reformasi birokrasi berbasis hasil dan digitalisasi layanan.
- Penguatan kemandirian fiskal daerah.
- Kolaborasi antardaerah dalam penanganan isu lintas wilayah.
- Peningkatan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
- Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.
Selain itu, Anwar menambahkan delapan langkah turunan Asta Cita yang meliputi swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air terpadu, pemerintahan transparan bebas korupsi, serta pengembangan kewirausahaan lokal. Ia menegaskan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden, serta harapan agar semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong kemajuan bangsa.
Sementara itu, di Kemendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Bima menekankan bahwa otonomi daerah adalah proses dinamis yang memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa kewenangan tanpa kemampuan hanyalah angan‑angan, sehingga integritas dan kapasitas aparat daerah harus ditingkatkan.
Bima menegaskan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, termasuk penguatan komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat. Ia menambahkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan transformasi budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Peningkatan kapasitas fiskal, penyederhanaan regulasi, dan inovasi daerah menjadi prioritas dalam rangka menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien.
Di Sumatera Selatan, Sekda Provinsi Edward Candra memimpin upacara di halaman Kantor Gubernur. Ia juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri dan menekankan tema yang sama, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Edward menyoroti tiga tantangan utama: kurangnya integrasi perencanaan dan anggaran, birokrasi yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran, serta ketergantungan fiskal pada dana transfer pusat. Ia mengusulkan langkah-langkah konkret, termasuk digitalisasi layanan, reformasi berbasis outcome, serta kolaborasi antar daerah untuk mengatasi isu transportasi, lingkungan, dan ekonomi lintas wilayah.
Ketiga upacara tersebut juga menjadi ajang pemberian Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025. Penghargaan diberikan kepada provinsi dan kota/kabupaten yang menunjukkan kinerja unggul dalam tata kelola, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan. Di tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Di tingkat kota, beberapa penerima antara lain Tangerang, Bandung, Denpasar, dan Surabaya. Penghargaan ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah dapat diukur melalui hasil nyata di lapangan.
Keseluruhan, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menegaskan bahwa otonomi bukan sekadar desentralisasi formal, melainkan kerangka kerja yang menuntut sinergi kuat, akuntabilitas, dan inovasi. Dengan mengimplementasikan langkah‑langkah strategis yang telah disepakati, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan daerah yang mandiri secara fiskal dan berdaya saing tinggi.