Rudy Masud Dihadapkan Demo Besar: Mobil Range Rover & Renovasi Rumah Rp25 Miliar Picu Kemarahan Publik
·
Berita Pilihan 24 April 2026 – Kalimantan Timur diguncang aksi demonstrasi massal pada 21 April 2026 setelah Gubernur Rudy Masud menjadi sorotan publik karena dua kebijakan yang dianggap menyalahi prinsip akuntabilitas: pembelian mobil dinas Range Rover Autobiography LWB PHEV senilai sekitar Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan serta kantor gubernur dengan total anggaran Rp25 miliar. Ribuan warga, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil berbondong‑bondong ke kantor gubernur di Samarinda, menuntut transparansi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Mobil mewah tersebut pertama kali diumumkan pada awal April oleh kantor gubernur sebagai upaya menjaga “marwah” provinsi. Namun, segera muncul kritik tajam dari partai politik, aktivis anti‑korupsi, dan bahkan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti selisih harga antara mobil buatan dalam negeri yang harganya sekitar Rp700 juta dengan Range Rover yang dibanderol Rp8,5 miliar. Tekanan publik memaksa pihak penyedia mengembalikan kendaraan tersebut, namun kerusakan reputasi sudah tak dapat dipulihkan.
Isu renovasi rumah jabatan menambah panas. Rudy Masud menyatakan bahwa anggaran Rp25 miliar telah disetujui Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kaltim. Data Inaproc Kaltim menguraikan rincian 57 item belanja: 35 item senilai Rp12 miliar dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur (rehabilitasi struktural, meubeler, peralatan dapur, dan sistem pemadam kebakaran); 17 item senilai Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur; sisanya, sekitar Rp8,2 miliar, dipergunakan untuk penataan ruang kerja di kantor gubernur. Berikut rangkuman singkat dalam bentuk tabel:
| Komponen | Anggaran (Rp Miliar) |
|---|---|
| Renovasi Rumah Gubernur | 12 |
| Renovasi Rumah Wakil Gubernur | 4,9 |
| Penataan Kantor | 8,2 |
Demonstrasi berubah menjadi kericuhan ketika beberapa kelompok massa melemparkan benda ke arah aparat keamanan. Polisi merespons dengan water cannon dan penempatan kawat berduri di sekitar area kantor. Akibatnya, trotoar, pagar, dan bahkan videotron depan kantor gubernur rusak, sementara petugas keamanan masih membatasi akses media ke kompleks pemerintahan.
Rudy Masud menanggapi aksi tersebut dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada 24 April 2026. Ia menyatakan tidak dapat bertemu langsung dengan massa karena pertimbangan keamanan dan prosedur dialog yang belum terpenuhi. Gubernur menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menawarkan audiensi resmi di dalam gedung, namun tawaran tersebut tidak diterima oleh perwakilan demonstran. Ia menambahkan bahwa seluruh anggaran renovasi merupakan akumulasi dari APBD 2024 hingga APBD Perubahan 2025, bukan pengeluaran tahunan baru.
Selain isu anggaran, sejumlah kritikus menyoroti dugaan praktik dinasti politik, mengingat beberapa kerabat Rudy Masud menduduki posisi strategis di pemerintahan provinsi. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menegaskan aksi mereka tetap damai dan berfokus pada DPRD provinsi, bukan pada pertemuan pribadi dengan gubernur. Mereka melaporkan penerimaan donasi logistik senilai Rp26 juta untuk mendukung aksi.
Sejauh ini, belum ada keputusan resmi mengenai hak angket DPRD terhadap gubernur. Namun, tujuh fraksi DPRD Kaltim telah menyatakan kesiapan mengajukan hak angket untuk menelusuri penggunaan anggaran tersebut. Masyarakat menantikan klarifikasi lengkap dari pemerintah provinsi, termasuk publikasi rinci semua dokumen anggaran serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat.