Klaim Swasembada Beras Mentan Amran Dipertanyakan Ekonom Konstitusi, Prof. Sembiring Kritik Narasi
·
Berita Pilihan 22 April 2026 – Jakarta, 21 April 2026 – Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang pencapaian swasembada beras memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan aktivis. Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai narasi tersebut tidak realistis dan terkesan dipaksakan, sementara Profesor Sembiring menuduhnya menyesatkan publik serta melayani kepentingan mafia impor.
Defiyan Cori menyoroti aksi Mentan yang mengundang mahasiswa aktifis GMNI dan HMI untuk berkeliling gudang beras pemerintah. Menurutnya, kunjungan tersebut seakan menyiratkan bahwa stok beras yang tampak melimpah otomatis menjamin tercapainya swasembada. “Apakah kehadiran aktivis di gudang penuh cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa swasembada beras adalah sebuah keniscayaan?” tanya Cori dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Data resmi yang diungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan dikonfirmasi Bappenas menunjukkan bahwa Luas Baku Sawah (LBS) nasional selama periode 2019‑2024 berfluktuasi antara 7,38 juta hingga 7,46 juta hektare. Penurunan sekitar 79,6 ribu hektare terjadi akibat alih fungsi lahan, terutama di Pulau Jawa, yang selama ini menjadi lumbung padi utama Indonesia.
| Tahun | LBS (juta ha) |
|---|---|
| 2019 | 7,38 |
| 2020 | 7,40 |
| 2021 | 7,42 |
| 2022 | 7,44 |
| 2023 | 7,45 |
| 2024 | 7,46 |
Jika diasumsikan satu kali panen per tahun, potensi produksi Gabah Kering Giling (GKG) berdasarkan LBS tersebut hanya mencapai kisaran 34,6 juta hingga 36,9 juta ton. Angka ini jauh di bawah target produksi beras yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan domestik, apalagi bila memperhitungkan faktor-faktor seperti perubahan iklim, degradasi tanah, dan peningkatan konsumsi beras per kapita.
Prof. Sembiring, pakar ekonomi pertanian, menambahkan bahwa narasi swasembada beras yang dikeluarkan Mentan Amran tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menutupi realitas ketergantungan impor beras yang terus meningkat. “Kita tidak dapat menutup mata pada fakta bahwa Indonesia masih mengimpor jutaan ton beras setiap tahunnya. Kebijakan yang menonjolkan swasembada tanpa mengatasi penyebab struktural justru memberi ruang bagi kepentingan importir dan mafia pangan untuk memperluas jaringan mereka,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Kombinasi antara penurunan LBS, produksi GKG yang terbatas, serta meningkatnya impor menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan kebijakan swasembada beras. Aktivis pertanian menilai bahwa fokus seharusnya beralih pada peningkatan produktivitas lahan, adopsi teknologi pertanian modern, dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali.
Di sisi lain, pihak Kementerian Pertanian menegaskan bahwa program swasembada tetap menjadi prioritas utama. Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan distribusi beras, memperkuat jaringan logistik, dan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan hasil panen. Ia juga menolak kritik bahwa kunjungan ke gudang beras bersifat simbolik, menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan tetap dijaga.
Meskipun begitu, perbedaan pandangan antara pemerintah, akademisi, dan aktivis menunjukkan bahwa isu swasembada beras tetap menjadi topik hangat dengan implikasi politik, ekonomi, dan sosial yang luas. Diskusi publik diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih berbasis data, serta mengurangi ruang gerak praktik korupsi dan monopoli dalam rantai pasok beras.
Kesimpulannya, klaim swasembada beras Mentan Amran masih dipertanyakan oleh sejumlah pakar dan pengamat. Data LBS yang menurun, produksi GKG yang belum memadai, serta tingginya impor menandakan bahwa Indonesia belum berada pada posisi swasembada yang sesungguhnya. Dibutuhkan langkah konkret yang melibatkan semua pemangku kepriyaan untuk mengatasi tantangan struktural dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.