Anwar Hafid Gencarkan Reformasi Gaji Honorer: Solusi Bertahap dan Pendataan Ulang di Sulawesi Tengah
·
Berita Pilihan 21 April 2026 – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen kuat pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah gaji tenaga honorer secara bertahap. Pada rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Palu, Senin (20/4), ia menyoroti perlunya data yang akurat sebagai dasar penataan yang transparan. “Laporan saja tidak cukup. Saya butuh bukti, karena di lapangan masih banyak yang belum dibayar,” tegas Anwar Hafid.
Langkah konkret yang diambil meliputi pendataan ulang seluruh tenaga honorer di semua OPD. Setiap unit diminta mengumpulkan data lengkap beserta Surat Keputusan (SK) yang menjadi landasan legalitas pekerjaan. Pendataan ini diharapkan dapat mengidentifikasi tenaga honorer yang belum menerima haknya, sekaligus menutup celah laporan administratif yang dinilai tidak mencerminkan realitas lapangan.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengkritik laporan resmi yang mengklaim persoalan honorer telah terselesaikan, padahal temuan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil, termasuk menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk pembayaran bertahap. “Komitmen kami tidak hanya retoris, tapi akan diwujudkan melalui mekanisme pembayaran yang terukur dan terjadwal,” ujar gubernur.
Selain fokus pada masalah honorarium, Anwar Hafid juga menyoroti inisiatif pendidikan yang tengah digalakkan di provinsi tersebut. Pada hari yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi kantor gubernur untuk memberikan apresiasi atas dukungan aktif Pemprov Sulteng terhadap program Sekolah Rakyat. Acara tersebut menampilkan pertunjukan seni siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu, menegaskan sinergi antara kebijakan pendidikan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Gus Ipul memuji peran Anwar Hafid dalam mempercepat pembangunan gedung-gedung permanen Sekolah Rakyat di empat wilayah utama: Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tojo Una‑Una. Ia menambahkan bahwa beberapa kabupaten lain masih dalam proses menyiapkan lahan, dan harapannya proyek‑proyek tersebut dapat segera diusulkan ke kementerian terkait. “Insya Allah, setelah lahan lengkap, kita akan menyelesaikan pembangunan sehingga seribu siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik,” kata Anwar Hafid.
Langkah pendataan ulang honorer juga diharapkan dapat memperkuat integrasi data antar‑OPD, sehingga pemerintah provinsi dapat mengelola sumber daya manusia secara lebih efisien. Anwar Hafid menekankan pentingnya bukti tertulis, bukan sekadar laporan verbal, untuk menghindari kesenjangan antara data resmi dan kondisi riil.
- Pengumpulan data lengkap meliputi nama, jabatan, masa kerja, dan SK.
- Verifikasi data dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk di kantor gubernur.
- Pembayaran honorarium dijadwalkan dalam tiga fase: fase pertama bagi yang paling lama menunggu, fase kedua untuk yang berada di tengah, dan fase ketiga untuk yang baru terdaftar.
Selain itu, Anwar Hafid juga mengumumkan program “Pebiliar Cilik Hafiz Al‑Qur’an Fajar Alamri” yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda menembus level global dalam membaca Al‑Qur’an. Inisiatif ini mendapat dukungan luas dari lembaga keagamaan dan pendidikan, menegaskan komitmen gubernur tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengembangan spiritual generasi mendatang.
Secara keseluruhan, kebijakan yang diusung Anwar Hafid mencerminkan pendekatan holistik: mengatasi ketidakadilan pembayaran honorer, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat nilai kebudayaan melalui program keagamaan. Dengan langkah‑langkah konkret tersebut, diharapkan Sulawesi Tengah dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menata kembali sistem kepegawaian publik yang inklusif dan berkeadilan.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, OPD, dan masyarakat. Anwar Hafid menutup rapat dengan menyerukan komitmen bersama untuk mewujudkan visi provinsi yang lebih adil, produktif, dan berdaya saing secara nasional maupun internasional.