Badan Gizi Nasional Diuji Kritik: Massa Jember Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
·
Berita Pilihan 20 Juni 2026 – Ratusan warga Jember menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD pada Sabtu, 20 Juni 2026, menyuarakan dukungan kuat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Aksi yang dipimpin oleh koordinator Agus Nur Yasin ini menyoroti manfaat program bagi anak-anak, petani, peternak, serta pelaku usaha lokal di pedesaan.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menerima aspirasi massa dan menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kami akan meneruskan aspirasi ini sesuai fungsi dan kewenangan kami,” ujarnya setelah berinteraksi langsung dengan para pengunjuk rasa. Hal ini mencerminkan peran legislatif daerah dalam menyalurkan suara rakyat ke tingkat nasional.
Selain dukungan terhadap MBG, massa juga mengapresiasi program strategis lain seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan inisiatif Sekolah Rakyat. Mereka menilai bahwa sinergi antara program gizi dan pembangunan ekonomi pedesaan dapat mempercepat pemutusan rantai kemiskinan serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Salah satu poin utama yang diangkat adalah perlunya evaluasi tata kelola Badan Gizi Nasional. Massa menuntut transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan prosedur internal BGN agar program dapat berjalan lebih efisien dan bebas dari potensi penyimpangan. Kritik serupa juga muncul dari kelompok mahasiswa Cipayung Plus dan BEM se-Jember yang sebelumnya menggelar demonstrasi dengan menyoroti isu korupsi dan birokrasi berbelit.
Di tingkat nasional, anggota DPR RI Moreno Soeprapto menanggapi kritik dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. “Kami terus mengakomodasi masukan dan melakukan perbaikan tata kelola BGN,” ujarnya dalam konferensi pers. Moreno menambahkan bahwa program MBG telah memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi, terutama bagi petani padi, buah, sayur, serta peternak telur di wilayah Malang, Batu, dan sekitarnya.
Sementara itu, di Kalimantan Barat, aksi serupa digelar di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Pontianak. Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menuntut agar kebijakan baru BGN, khususnya Surat Edaran No.12/2026 yang menghentikan layanan MBG selama libur sekolah, tidak mengganggu kelangsungan program. Koordinator aksi, Dayat, menekankan pentingnya melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG.
Pengusaha makanan bergizi melalui Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) juga mengkritisi surat edaran tersebut. Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menyoroti potensi tumpang tindih regulasi antara Surat Edaran dan Petunjuk Teknis BGN yang telah ada. Ia menuntut kejelasan regulasi agar tidak menimbulkan sengketa hukum di lapangan.
Berbagai pihak sepakat bahwa program MBG tidak hanya sekadar penyediaan makanan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan menyediakan asupan gizi seimbang bagi anak usia sekolah, program ini berkontribusi pada peningkatan prestasi belajar, kesehatan, dan produktivitas jangka panjang.
Namun, tantangan tetap ada. Dugaan korupsi dalam pengadaan bahan pangan dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menimbulkan keprihatinan. Demonstran menuntut proses hukum yang transparan tanpa mengorbankan kelangsungan program. Mereka menekankan bahwa penindakan harus diarahkan pada pelaku, bukan pada keseluruhan inisiatif MBG.
Berbagai rekomendasi telah dirangkum dalam bentuk daftar tuntutan yang mencakup:
- Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional;
- Transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi bahan pangan;
- Pelibatan aktif petani, nelayan, dan UMKM lokal dalam rantai pasok;
- Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi tanpa menghentikan program;
- Koordinasi yang lebih baik antara BGN, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.
Secara keseluruhan, dukungan luas dari masyarakat, legislatif, akademisi, dan sektor swasta menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai prioritas nasional. Dengan perbaikan tata kelola dan sinergi lintas sektor, diharapkan MBG dapat terus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang.