DME LPG Jadi Pilihan Strategis Indonesia: Tantangan Ekonomi, Lingkungan, dan Uji CNG 3 kg
·
Berita Pilihan 07 Mei 2026 – Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, menyoroti rencana hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Ia menegaskan bahwa proyek gasifikasi batu bara berpotensi menambah nilai ekonomi nasional, namun menghadapi dua kendala utama: keekonomian yang sensitif terhadap harga batu bara global dan dampak lingkungan yang signifikan.
Menurut Iwa, DME LPG hanya kompetitif bila harga batu bara berada di bawah US$60 per ton. Di atas level tersebut, biaya produksi melonjak dan memaksa pemerintah menambahkan subsidi agar harga DME tetap bersaing dengan LPG impor. Selain itu, emisi yang dihasilkan DME diperkirakan 20 % lebih tinggi daripada LPG, sehingga diperlukan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Penerapan CCUS menambah capex sekitar 20 % dan opex sekitar 15 %, memperburuk margin keuntungan.
Berikut adalah poin‑poin utama tantangan ekonomi dan lingkungan yang diidentifikasi:
- Harga batu bara yang fluktuatif, terutama pada pasar internasional.
- Kebutuhan investasi awal (capex) tinggi untuk fasilitas gasifikasi.
- Penambahan biaya operasional karena teknologi CCUS.
- Emisi CO₂ yang lebih tinggi dibanding LPG konvensional.
Pemerintah menargetkan kapasitas produksi DME sebesar 1,4 juta ton per tahun, yang diproyeksikan menyerap 7 juta ton batu bara kalori rendah. Target ini dimaksudkan untuk mengurangi impor LPG yang kini mencapai 75 % dari kebutuhan nasional sekitar 8,3 juta ton per tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa diversifikasi energi, termasuk DME dan compressed natural gas (CNG), menjadi prioritas untuk menurunkan beban devisa yang mencapai Rp 137 triliun per tahun.
Dalam rangka menguji alternatif, pemerintah meluncurkan uji coba CNG dalam tabung 3 kg sebagai substitusi LPG subsidi. Bahlil menjelaskan bahwa CNG 3 kg dapat menjadi solusi jangka menengah, terutama bagi rumah tangga yang belum siap beralih ke DME. Penggunaan CNG diharapkan dapat menurunkan impor LPG hingga 7 juta ton per tahun, sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang berkisar antara Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun.
Pengalaman internasional menjadi acuan penting. Di China, dukungan pemerintah berupa subsidi hilir, kewajiban pencampuran, dan insentif harga batu bara menjadikan produksi DME mencapai 7 juta ton per tahun, dengan pencampuran hingga 20 % dalam LPG domestik. India juga mengadopsi model pencampuran 20 % DME‑LPG, yang diproyeksikan mengurangi impor LPG sebesar 6,3 juta ton per tahun. Amerika Serikat, meski tidak memberikan subsidi langsung, memanfaatkan insentif bagi sektor swasta seperti Oberon Fuels untuk mengembangkan DME sebagai bahan bakar kendaraan berat.
Analisis Iwa menekankan bahwa Indonesia harus menyeimbangkan kecepatan eksekusi dengan kebijakan yang hati‑hati serta standar lingkungan yang ketat. Kombinasi sumber daya batu bara melimpah, kebutuhan fiskal yang mendesak, dan potensi pasar global DME yang tumbuh dapat menjadi katalisator, asalkan dukungan kebijakan terstruktur dan teknologi ramah lingkungan tersedia.
Secara keseluruhan, DME LPG menawarkan solusi taktis untuk mengurangi ketergantungan energi impor, namun tidak dapat dijadikan satu‑satunya jawaban. Pemerintah perlu mengintegrasikan DME dengan opsi lain seperti CNG, memperkuat regulasi emisi, serta memastikan skema subsidi yang tepat sasaran. Sinergi antara sektor publik dan swasta, serta belajar dari praktik terbaik China, India, dan AS, akan menjadi faktor penentu keberhasilan transisi energi nasional.