Whoosh Membengkak: Menkeu Purbaya Ungkap Pengawasan Lemah, Biaya Mencapai Rp20 Triliun
Berita Pilihan 23 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung, mengalami pembengkakan biaya yang signifikan akibat lemahnya pengawasan selama pelaksanaan. Dalam pertemuan dengan para pejabat dan media pada Rabu (22/4/2026), Purbaya menyampaikan bahwa meski konsep proyek tetap bagus, kurangnya pemantauan membuat biaya melambung hingga Rp20 triliun.
Menurut Purbaya, proyek ini semula direncanakan dengan total investasi sebesar 6 miliar dolar AS. Namun, hingga kini biaya aktual telah mencapai 7,2 miliar dolar AS, menambah cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar atau sekitar Rp20,05 triliun dengan kurs Rp16.707,5 per dolar. “Ada banyak program infrastruktur tidak dimonitor. Ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani,” ujarnya.
Pembengkakan biaya tersebut menimbulkan tekanan pada keuangan negara, mengingat 75 persen pendanaan proyek berasal dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun. Purbaya menambahkan bahwa pihak China telah menyampaikan keluhan terkait lambatnya progres, terutama dalam pembebasan lahan yang baru mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.
- Target awal biaya: 6 miliar USD
- Biaya aktual: 7,2 miliar USD
- Cost overrun: 1,2 miliar USD (≈ Rp20,05 triliun)
- Pendanaan: 75% China Development Bank, 25% konsorsium Indonesia
- Skema pembayaran overrun: 60% Indonesia (720 juta USD), 40% China (480 juta USD)
Menko Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini memegang skema restrukturisasi utang Whoosh. Purbaya menjelaskan bahwa hasil restrukturisasi sudah final dan akan diumumkan dalam waktu dekat oleh AHY. “Solusinya sudah ada, dan kami sudah sounding. Insyaallah bisa selesai segera,” kata Rosan Roeslani, CEO Danantara, yang menambahkan bahwa proses fine‑tuning sedang berlangsung.
Dalam upaya menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyimpang dari janji kontrak. Ia mengingat pertemuan dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an, dimana Indonesia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan restrukturisasi utang Whoosh tanpa mengorbankan kredibilitas negara.
Pengawasan yang lemah juga teridentifikasi pada proyek LRT Jabodebek. Purbaya menyebutkan bahwa koordinasi antar lembaga masih terhambat, dengan kasus “ping‑pong” tanggung jawab antara Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian terkait lainnya. Ia mencontohkan pengalaman saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di mana laporan keluhan dari China berulang kali tidak ditindaklanjuti secara efektif.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Purbaya mengusulkan mekanisme pemantauan berbasis real‑time, melibatkan tim khusus yang melaporkan progres harian ke tingkat tertinggi. Ia menambahkan bahwa setiap pejabat yang mengaku siap namun tidak melaksanakan tugas akan dikenai sanksi, termasuk kemungkinan pemindahan jabatan.
Dengan restrukturisasi yang akan diumumkan oleh AHY, diharapkan beban utang Whoosh dapat dikelola lebih baik dan biaya tambahan tidak lagi menjadi beban yang menggerogoti keuangan negara. Purbaya menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra internasional akan memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis berjalan disiplin, cepat, dan terukur.